RMOL. Meski beberapa menteri yang dikritisi PDI Perjuangan juga diamini PKS, bukan berarti partai dakwah ini mengiyakan cara penyelesaian partai wong cilik itu bahwa menteri-menteri yang tidak baik dalam bekerja, sebaiknya dicopot. PKS melihat itu bukan solusi.
"Kita agak bosan dengan cara penyelesaian yang instan. Ada apa-apa, lalu ganti menterinya. Itu tidak mendidik. Orang seharusnya diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja, kecuali amat sangat fatal yang menyangkut nyawa masyarakat warga kecil, boleh saja (di-reshuffle)," kata Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 6/1).
Dia menilai permintaan PDI Perjuangan, agar menteri-menteri di-reshuffle hanya cari sensasi. Karena permintaan itu tidak bijak. Menurutnya, akan lebih elegan, bila PDI Perjuangan memperkuat proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk kinerja menteri-menteri yang dilayakan untuk dicopot.
"Ujuk-ujuk (minta) pergantian menteri tidak bijak. Lebih baik mendorong perubahan-perubahan lewat pengawasan dengan penggunaan hak-hak DPR, seperti hak interpelasi, hak angket. Itu lebih profesional, jadi tidak sekadar langkah instan.
Bisa saja dari interpelasi atau hak angket itu ada kesimpulan perlu pergantian menteri. Tapi setelah melewati satu proses yang teruji di DPR," ujarnya.
Apakah PKS akan ikut mendukung apabila PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan hak angket atau hak interpelasi untuk menginvestigasi kinerja para menteri itu? "Kita akan mempelajari. Sejauh itu objektif, karena kita kan mengedepankan
amar ma'ruf nahi munkar. Jadi harus siap termasuk kepada diri (menteri asal PKS) sendiri," jawabnya.
[zul]
