Berita

GAMAWAN FAUZI/ist

PKS juga Kritisi Gamawan Fauzi dan Mari Elka Pangestu

MINGGU, 06 FEBRUARI 2011 | 15:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Dua menteri yang dinilai Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, layak untuk di-reshuffle, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, juga mendapat perhatian Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal juga mengkritisi kebijakan Gamawan Fauzi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Jogjakarta. Karena itu, bila Gamawan tidak mengubah cara pandangnya dalam melihat Indonesia, akan ada hak-hak warga daerah yang tidak terakomodasi. Meski begitu PKS masih memberi waktu kepada Gamawan untuk berubah.

"Ya memang RUU-nya sudah masuk ke DPR. Tapi kan masih ada waktu untuk melakukan revisi. Masalahnya, ini bukan mengurus Sumatera Barat, tapi Indonesia. Kita berharap bisa melakukan pembenahan terhadap gagasannya," ujar Mustafa kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 6/2).


Begitu juga halnya dengan  Mari Elka Pangestu. Dia melihat, peran Menteri Perdagangan ini lebih dominan daripada peran Menteri Perindustrian MS Hidayat. Jadi banyak, industri-industri yang tunduk dengan peraturan-peraturan perdagangan yang sangat liberal.

"Saya kira Bu Mari harus menunjukkan komitmennya. RUU Perdagangan sebenarnya sudah menjadi agenda bersama DPR dan pemerintah untuk dibahas, tapi masih saja disimpan dilacinya. Kita tidak ngerti kenapa ditunda-tunda. Padahal dalam RUU itu sudah proporsional," tegasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya