Berita

Gayus tambunan/ist

Inilah Alasan Kenapa Dirjen Pajak Belum Serahkan Data Gayus ke KPK

SELASA, 01 FEBRUARI 2011 | 23:45 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Sampai saat ini KPK belum menerima data-data terkait Gayus Tambunan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk diselidiki. Dirjen Pajak, Fuad Rahmany membantah pihaknya disebut lamban dalam menyerahkan data-data tersebut.

"Enggak lama juga," katanya kepada wartawan di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan malam ini (Selasa, 1/2).

Saat ditanya data-data itu belum diserahkan ke KPK karena surat permintaan dari KPK belum sampai, mantan Kepala Bapepam LK ini membantah. Katanya, surat dari KPK itu telah masuk sebelum dia menjadi Dirjen Pajak. "Itu surat kan datang sebelum saya. Jadi saya belum tahu," elaknya.


Berbeda dengan KPK, Kepolisian telah menerima data-data perusahaan yang pernah ditangani Gayus Tambunan. Makanya yang menjadi pertanyaan adalah apakah prosedur KPK untuk minta data tersebut belum terpenuhi. Ditanyakan hal tersebut, dia kembali menampik.

"Bukan. Jadi kan di (Ditjen) Pajak teman-teman harus nyiapin juga. Namanya juga ada 151 perusahaan. Untuk satu pershaaan saja tebal. Itu kan dikumpulkan dari
beberapa Kanwil (Kantor wilayah). Jadi memang dalam proses pengumpulan datanya juga sudah lama. Kemudian masalah administratif itu juga harus kita penuhi," jelasnya.

Dia pun buka mulut kenapa Kepolisian sudah mendapatkan data-data tersebut, sementara KPK belum menerima. Katanya, Polri langsung datang ke Ditjen Pajak untuk meminta hal-hal yang terkait dengan  Gayus Tambunan.

Apakah kalau KPK datang ke Ditjen Pajak akan lebih cepat mendapatkan data tersebut? "Itu pun datanya kan nggak sekaligus, sesuai yang dibutuhkan saja. Itu hal-hal yang sedang kita bicarakan," jawabnya sambil memastikan data-data akan diserahkan dalam waktu dekat.

Permintaan KPK dan Kepolisian ke Ditjen Pajak juga tidak sama, meski dia mengakui hampir sama. "Nggak persis sama lah. Tapi ya hampir sama. Hampir sama, tapi nggak semuanya sama," jelasnya. [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya