Berita

din syamsuddin/ist

Bulat, Warga Muhammadiyah Dukung Gerakan Din Kritisi SBY

MINGGU, 30 JANUARI 2011 | 16:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Gerakan tokoh lintas agama mengritik kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dimotori Din Syamsuddin dipertanyakan sebagian pimpinan wilayah Muhammadiyah.

Pertanyaan itu disampaikan pada acara rapat pleno diperluas PP Muhammadiyah hari ini di Jogjakarta, yang dihadiri pengurus Muhammadiyah se-Indonesia dan organisasi otonom Muhammadiyah.

Namun, pertanyaan itu dijawab Din Syamsuddin secara khsusus, dan PP Muhammadiyah secara umum, dengan alasan-alasan yang sudah sering dikemukakan di media dan publik.


"Ada juga yang bertanya. Walaupun jawabannya tidak berbeda jauh dengan yang sudah disampaikan di media sebelumnya," kata Ketua Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Asep Purnama Bachtiar, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 30/1).

Setelah diberi penjelasan kembali, dia mengatakan, tidak ada warga Muhammadiyah yang mempersoalkan gerakan Din tersebut. Semuanya mendukung dalam konteks memberi masukan kepada pemerintah.

"Karena (pemerintah) belum bisa memenuhi kepentingan masyarakat luar, hak-hak yang belum terpenuhi, ketidakadilan, adanya penyimpangan dan sebagainya dan masalah umum lainnya," tegasnya.

Meski begitu, dia juga mengakui ada juga pengurus Muhammadiyah yang meminta Din Syamsuddin tidak sendirian dalam mengritik pemerintah. Disarankan, misalnya, bila yang disoroti adalah persoalan ekonomi, maka diserahkan kepada pimpinan lain yang membidangani masalah ekonomi. "Jadi Pak Din tidak disoroti sendirian," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya