Berita

Saleh Daulay/ist

Di Thailand, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Serukan Aksi Konkret Atasi Konflik

MINGGU, 30 JANUARI 2011 | 14:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Para aktivis civil society dan aktivis non-governmental organizations (NGO) khususnya yang berdomisili di Asia, masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak untuk menciptakan perdamaian di beberapa negara yang dilanda konflik.

Pasalnya, saat ini, konflik di beberapa wilayah di kawasan Asia, antara lain, Kashmir, Thailand, Srilanka, Filipina,  Myammar, dan Afghanistan belum terselesaikan. Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan munculnya konflik tersebut, faktor diskriminasi berbasis agama merupakan salah satu faktor yang dianggap paling dominan.

Diskriminasi berbasis agama, terutama sangat dirasakan oleh para penduduk muslim, yang berada di daerah Myammar, Kashmir, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan.


Hal itu merupakan salah satu kesimpulan penting, yang dihasilkan dari International Conference on Multi-culturalism and Global Peace, yang diselenggarakan dari tanggal 26-30 Januari 2011 di Pattani, Thailand Selatan.

"Menurut saya, konferensi ini harus diikuti dengan aksi konkret, agar lebih memberikan dampak yang signifikan bagi penciptaan perdamaian di kawasan Asia. Konferensi, seminar, dan workshop yang dilakukan selama ini tidak akan memberikan dampak apa pun, bila tidak diikuti dengan agenda aksi di lapangan,"  ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu malam melalui sambungan telepon di sela-sela penutupan acara tersebut.

Saleh memang tidak menampik kualitas para peserta yang datang dari berbagai negara. Dia yakin para peserta yang berjumlah 225 orang dari 20 negara yang hadir di konferensi ini adalah orang yang sudah matang dari sisi teori dan konsep tentang perdamaian.

"Namun, apa yang dibutuhkan oleh para korban yang berada di wilayah konflik adalah aksi nyata, yang mampu membebaskan mereka dari belenggu tindakan diskriminatif, yang mereka rasakan selama ini. Di antara aksi yang dapat dilakukan adalah mediasi antara para pihak yang sedang konflik, advokasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, mental recovery pasca konflik, dan lain-lain," terang Saleh. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya