Berita

pdip/ist

Kumpulkan Ratusan Kades, PDI Perjuangan Kritik Paradigma Pembangunan Pemerintah

SELASA, 25 JANUARI 2011 | 12:34 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. PDI Perjuangan mendesak pemerintah agar mengubah paradigma pembangunan yang fokus di perkotaan dan melupakan masyarakat desa.

"Harus ada regulasi yang berpihak pada rakyat di desa-desa, di kampung-kampung. Rakyat di desa tidak bisa hanya jadi penonton," kata Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah,  Komaruddin Watubun, saat memberikan pidato sambutan pada seminar sehari tentang "Pentingnya UU Pemerintahan Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa" di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Selasa, 25/1).

Menurut Komaruddin, sudah 50 tahun lebih paradigma pembangunan Indonesia hanya fokus di kota sehingga tidak beerpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di desa. Dalam acara yang dihadiri ratusan kepala desa dari Jawa Barat, Yogyakarya, Banten, Lampung dan Papua itu, Komaruddin juga menyatakan perlunya membangun pemahaman bersama tentang pembangunan desa.


"Kalau desa ditinggalkan, jangan mimpi bisa mewujudkan cita-cita proklamasi," tandas Komaruddin.

Komaruddin juga mengingatkan para kepala desa untuk sadar tentang hak dan kewajibannya. Kepala desa merupakan ujung tombak pembangunan. Komaruddin juga menyebut masyarakat desa sebagai pemilik sah republik dan meminta tidak terbuai janji kesuksesan di kota.

Komaruddin menegaskan, Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga terdiri dari desa-desa. Komaruddin pun menilai puluhan ribu kepala desa sebagai kekuatan yang luar biasa untuk mendesak tuntasnya RUU Pemerintahan Desa yang berpihak pada kepentingan desa.[yan]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya