Berita

syahganda nainggolan/ist

SBY Harus Berani Amputasi Lingkaran Setan Birokrasi

JUMAT, 21 JANUARI 2011 | 21:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani segera mereformasi birokrasi di semua jajaran pemerintahan. Soalnya, kinerja jajaran di bawah Presiden SBY saat ini masih terlihat lamban dalam merespons kebutuhan publik, bahkan cenderung mengecewakan rakyat Indonesia.

Berdasarkan pengamatan Sabang Merauke Circle (SMC), seperti diutarakan Ketua Dewan Direkturnya, Syahganda Nainggolan, lingkaran birokrasi pemerintahan saat ini telah berubah menjadi lingkaran setan.

"SBY lebih asyik melakukan pecitraan politik agar Partai Demokrat tetap menjadi salah satu partai politik yang paling kuat dan bisa mengatur masuknya kapitalisme atau investor-invetor asing ke Indonesia. SBY pasti mengetahui perilaku kotor birokrasi. Hanya saja, SBY tidak mau melakukan reformasi di lingkaran setan tersebut," tegas Syahganda Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, hari ini (Jumat, 21/1).


Padahal, kata Syahganda, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perilaku birokrasi yang kotor akan menghambat kemajuan bangsa dan negara. Indonesia tidak akan mampu mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain selama birokrasi tidak mengabdikan dirinya kepada bangsa dan rakyat Indoensia.

"Karena itu untuk mengejar ketertinggalan dan memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik diperlukan reformasi birokrasi di seluruh jajaran pemerintahannya, khususnya para menteri-menteri yang dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik," ujar Syahganda.

Namun, jika masih ragu-ragu melakukan reformasi, SBY bisa meminta pendapat dan pertimbangan dari para pakar. SBY dapat menggunakan second opinion, pendapat dan pertimbangan dari para ahli hukum, ekonomi, politik untuk mengambil kebijakan reformasi birokrasi tersebut.

"Sebab, refomasi birokrasi memang mutlak dilakukan di tengah-tengah krisis multidemensi bangsa ini. Seharusnya, dengan menyandang marga Siregar, sebagai 'orang Batak' SBY lebih tegas mengambil langkah kebijakan," ucapnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya