Berita

Said Aqil Siradj

Wawancara

WAWANCARA

Said Aqil Siradj: Meski SBY Memuji NU Kami Tetap Lakukan Kritik

MINGGU, 16 JANUARI 2011 | 08:28 WIB

RMOL. Pujian Presiden SBY terhadap Nahdlatul Ulama (NU) tidak membuat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berhenti mengkritik pemerintah.

“Kami tetap lakukan kritik-kritik yang pedes terhadap peme­rintah bila ada kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegas Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya SBY menyampai­kan banyak pujian terhadap peran PBNU selama ini. Misalnya, NU telah menunjukkan peran yang tepat, tidak berkoalisi dengan pe­me­rintah tapi sekali-sekali mem­berikan kritik, rekomendasi dan pandangan-pandangan untuk kebaikan pemerintah. Dan sekali-sekali memberikan dukungan manakala pemerintah memer­lukan dukungan dari komponen bangsa.


“Saya juga mencatat betapa besar peran dan kontribusi bukan saja NU tapi GP Anshor sejak dilahirkan hingga hari ini dalam memajukan bangsa Indonesia. Yang saudara lakukan tercatat abadi dalam sejarah kita. Saya berharap silakan diteruskan untuk berbuat yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia,”  papar SBY.

Said Aqil Siradj selanjutnya menyam­pai­kan terima kasih kepada SBY yang telah menyam­paikan pu­jian­nya, tapi kritik tetap mereka lakukan.

“Kalau kita mengkritik itu de­ngan hikmah, dengan bijak. Tapi bukan berarti kita menjilat. Bukan,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Sebenarnya bagaimana kede­ka­tan PBNU dengan pemerin­tah?
Kalau NU itu pada prinispnya ormas berbasis non politik. Jadi kita membangun kerja sama de­ngan siapa saja selama itu me­nyangkut kepentingan masyara­kat banyak, seluruh rakyat, untuk bangsa, ya kita harus bermitra dengan siapapun. Presiden siapa­pun, penguasa siapapun, bukan hanya saat SBY menjadi Pre­siden.

Ketika pemerintah menyim­pang, kita sikapi, kita  kritisi.  Tapi cara mengkritiknya NU punya fatsoen, punya akhlak, jauh dari kata-kata keras atau kasar. Tidak akan menggunakan kata-kata pembohong. Kita tidak akan pakai kata-kata itu dalam mengkritik.

Jadi kritik NU pada peme­rin­tah lebih halus dan lebih me­ngena dalam menyikapi kebija­kan pemerintah yang menyim­pang?
Ya. Alquran kan mengatakan seperti itu. Kalau kita mengkritik itu dengan hikmah, dengan bijak. Tapi bukan berarti kita menjilat.

Apa NU  bersikap oposisi ter­ha­dap pemerintah?
Nggak begitu. Tekanannya bukan di situ. Bahwa kita sebagai penguat pilar sosial, komuniti yang mem­perkuat pondasi sosial. Itu harus memperkuat pemerintah dalam arti memperkuat bangsa. Tapi di sini pemerintahnya siapa­pun, bukan diartikan hanya SBY.

Jadi siapapun, selama peme­rintah itu menjalankan program pro rakyat dalam pembangunan, kita pasti mendukung. Kalau pemerintah salah kita kritik.

Namun bukan dalam arti ke­tika mendukung, itu koalisi. Ketika mengkritik, itu oposisi. Bahasa­nya itu amar makruf nahi munkar.

Apa kirik PBNU selama ini  sudah me­non­jol ?
Kata siapa kita tidak terlalu me­nonjol dalam mengkritik pemerintah. Ketika menghadapi Malaysia kita kritik, ketika ada maslah TKW (Tenaga Kerja Wanita) di mana 12 ormas datang ke PBNU protes meminta meng­hentikan pengiriman TKI (Te­naga Kerja Indonesia), saya bi­lang waktu itu pemerintah harus tegas menyelesaikan masalah TKI di luar negeri.

Kemudian saya kritik dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang kurang efektif, kurang netes ke rakyat kecil. Tapi saya tidak mau mengkritik itu ngumpul ramai-ramai, agak tendensius. Kritik yang paling menonjol itu saya kira saat kasus Malaysia, saya bilang pemerintah kurang tegas menyelesaikan masalah TKW, KUR yang tidak netes sampai ke bawah, hanya menyen­tuh kelas menengah ke atas.

Pidato SBY atas 10 capaian peme­rintah apakah realitasnya se­perti itu?
Ya, artinya pemerintah itu sudah ada yang berhasil, tapi ma­sih banyak yang belum berhasil. Itu kalau kita melihatnya seperti itu. Memang tidak gampang atau lebih beratlah problem saat ini. Tapi yang sudah berhasil harus kita akui dong, masa nggak. Kebehasilan itu ada, yang tidak berhasil juga banyak.

Tidak berhasil itu seperti apa?
Ya seperti pe­­negakan hu­kum dan kea­dilan yang belum dirasa­kan betul oleh rakyat kecil. Ke­tika Mpok Minah yang mengam­bil kapas dihukum tapi yang korupsi BLBI yang jumlahnya triliunan ternyata sulit untuk me­nemukan rasa keadilan itu. Ke­mu­­dian harga-harga naik. Pelaku-pelaku eko­nomi konglo­me­rat yang meng­angkangi batu­bara, minyak dan gas. Itu semua saya kritik.

Sejumlah tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa pe­me­rin­tahan SBY berbohong, Bagaimana menurut Anda ?
Kalau saya melihatnya itu ter­lalu kasar, tapi itu terserah me­reka, bukan urusan saya. Tapi kami dari NU ketika mengkritik itu ada fatsoen, yaitu tidak meng­gunakan kata-kata kasar.

Tapi PBNU tetap dekat de­ngan tokoh-tokoh itu kan?
Ini bukan persoalan merangkul atau tidak merangkul, kondisinya tidak seperti itu. Ketika mereka melakukan kritik, menggelar per­temuan, ada pernyataan bersama terus menyatakan bahwa ada kebohongan, menurut saya itu terlalu politis. Bukan amar maruf nahi munkar. Kesannya minimal politis. Kalau saya itu ketika melakukan kritik bukan politis, bukan mau melengserkan, kemu­dian melakukan gerakan-gerakan bersifat politik, tidak. Saya hanya melakukan amar makruf nahi mungkar, apapun namanya.

Ke depan pemerintahan SBY harusnya bersikap bagaimana?
Ya harus lebih tegas lagi, di­siplin, betul-betul berpihak pada rakyat kecil. Saya pernah me­nyam­paikan kritik bahwa kemis­kinan bukan hanya 13 persen tapi lebih banyak.

Bahkan saya pernah menga­takan 30 persen, malah karena memang kenyataannya warga miskin masih banyak kan. Itu kan merupakan satu kritik tapi tidak dinyatakan dalam bentuk kata-kata bohong.

Apa benar SBY pernah  men­jaga jarak dengan PBNU pada pemilu lalu?
Itu dalam arti politik. Negara maju manapun, fungsi civil society harus berperan. Negara ambruk kan karena hanya meng­an­dalkan partai politik. Jadi biar­lah NU ini tidak berpolitik prak­tis, tapi berperan sebagai pe­nyangga. Penyangga peradaban, budaya, agama, akhlak.

Anda menyikapi bagaimana pu­jian-pujian SBY kepada NU?
Kita terima kasih pada pujian itu. Pujiannya tidak menjadikan kita lupa, atau kita lepas kontrol atau berlebihan. Ya berterima kasih.

Ke depan apa yang akan dila­ku­kan NU untuk meningkatkan pe­rannya dalam kehidupan ber­negara?
Semua lembaga-lembaga yang ada di sini harus bekerja keras.

Insya Allah Lazisnu (Lembaga Amal Infak dan Sedekah Nahdat­ul Ulama) sedang kita bangun. Belum lama ini Lazisnu men­dam­pingi 1.000 anak yatim, baru damai Indonesiaku, kemudian maarif kita bangun.   [RM]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya