Rusman Heriawan: Angka BPS Nggak Bisa Dipotong Sesuka Kita

RMOL. Para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II ramai-ramai membantah tudingan kebohongan publik atas keberhasilan kinerja Pemerintahan SBY-Boediono pada tahun 2010.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan yang nama lembaganya dikaitkan  atas tudingan tersebut, juga ikut mem­berikan klarifikasi.

Berikut petikan wawancara Rakyat Merdeka dengan Rusman di Jakarta, kemarin.

BPS dikaitkan dengan kebo­hongan publik yang dilakukan pemerintah, tanggapan anda?

BPS dikaitkan dengan kebo­hongan publik yang dilakukan pemerintah, tanggapan anda?
Pokoknya yang berkaitan dengan BPS, keberatan dong kalau dibilang pembohongan. BPS tidak mau mencampuri urusan politik. Tapi kalau me­nyangkut angka BPS menjadi referensi, tentu harus ber­tang­gung jawab. Sebab, angka yang kita hasilkan tidak berdiri sendiri.

Apa benar BPS dintervensi pemerintah untuk menampil­kan data-datanya?
Tidak benar itu. Sebab, nggak bisa-lah kalau angka di data BPS itu atas kemauan pemerintah atau  kelompok. Kita punya proses dan protap. Data yang didapat dari lapangan dengan melibatkan puluhan ribu petugas. Jadi, angka BPS nggak bisa dipotong di tengah jalan sesuka kita.

Kapan diumumkan?
Sudah diumumkan beberapa bulan yang lalu. Kemudian peme­rintah mengambil angka itu dan ditampilkan ke publik sekarang. Tapi reaksinya kok, seolah-olah menjadi barang baru.  

Data BPS cenderung mem­berikan penilaian yang bagus terus?
Kadang-kadang seperti yang diharapkan pemerintah. Tapi kadang di luar dugaan pemerin­tah. Siapapun kalau melihat angka BPS, jangan seolah-olah seperti direkayasa. Kalau angka­nya memukul pemerintah, kok nggak ada yang memperma­salahkan.

Bagaimana potret BPS ke­mis­kinan pada tahun 2010?
Angka kemiskinan pada data Maret 2010 turun 13,3 persen. Itu sudah kita umumkan pada 1 Juli 2010. Dulu ada reaksi, tapi kita sudah jelaskan, dan nggak ada masalah.

Kemudian ditampilkan peme­rintah dan diklaim sebagai keber­hasilan. Lalu ada reaksi. Padahal, pe­merintah boleh klaim keber­hasilan dan mengakui kega­galannya.

Kondisi kemiskinan tertinggi pernah diumumkan BPS?
Oh pernah. Tahun 2006 angka kemiskinan tinggi. Ketika itu pemerintah menaikkan harga BBM sampai 100 persen.

Kemudian, tahun berikutnya naik. Tapi ketika kemudian turun, dipermasalahkan. Padahal sebe­nar­nya BPS bekerja itu taat azas.

Angka yang selalu diributkan itu, bukan angka yang berdiri sendiri. Tapi dibangun berdasar­kan data-data di seluruh Indone­sia, dari Aceh sampai Papua. Itu angka kemiskinan nasional.

Harapan Anda dengan tudu­han seperti itu?
Saya berharap masyarakat mau menerima semua data-data yang disampaikan BPS secara lapang dada. Kami telah bekerja semak­simal mungkin untuk mendapat­kan data yang akurat.   [RM]