RMOL. Wacana anggota DPRD Kota Medan untuk mengajukan hak angket terkait dengan polemik seleksi calon pegawai negeri cipil (CPNS) Kota Medan, sepertinya hanya sekedar gertak sambal saja. Pasalnya hingga saat ini penggalangan tanda tangan untuk mengusulkan hak angket tidak berjalan. Ternyata belum satupun anggota dewan yang menandatangani hak angket itu.
Sebelumnya, empat pimpinan fraksi di DPRD Medan, masing-masing Ahmad Arif (Ketua Fraksi PAN), Muslim Maksum (Ketua Fraksi PKS), Daniel Pinem (Sekretaris Fraksi PDIP), dan Ilhamsyah (Sekretaris Fraksi Golkar), mewacanakan dan sepakat penggunaan hak angket Dewan untuk mempertanyakan kepada Walikota Medan terkait dengan kekisruhan dan dugaan kecurangan dalam pengumuan hasil seleksi CPNS Kota Medan.
“Hak angket lebih mudah dan cepat untuk menuntaskan persoalan. Sebab hak angket langsung ditanyakan kepada Walikota Medan,†ujar Arif saat berbicara dengan sejumlah wartawan di Gedung DPRD Medan (Selasa, 12/1).
Menurut Arif, DPRD Medan sangat serius untuk mengungkap penyebab kekisruhan penerimaan CPNS ini. Karena banyak warga yang merasa dirugikan atas kejadian ini.
“Kami bukan mencari kesalahan, tapi ingin mengungkapkan apa yang seharusnya diketahui masyarakat,†tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, inisiator lainnya, Muslim Maksum, menegaskan pihaknya melihat bahwa PNS adalah abdi masyarakat. Kalau dari awal sudah salah dalam perekrutannya, tentu akan membuat kinerja PNS di Medan memburuk.
“Karena itu kami ingin memastikan penerimaan CPNS ini benar-benar sesuai prosedur dan baik. Kalau ada dua data yang berbeda dalam pengumuman, kami yakin pasti ada ketidakberesan,†tegas Muslim yang juga Ketua Fraksi PKS.
Muslim juga mengatakan pihaknya ingin menyakinkan masyarakat bahwa seleksi CPNS Medan dilakukan dengan baik. Karenanya, mengungkap apa yang tersembunyi di balik kekisruhan ini merupakan salah satu jalan terbaik.
“Kita tidak ingin masyarakat yang merasa dikecewakan, lantas dikorbankan pula,†ungkap Muslim.
Hal senada juga dikatakan Sekretaris Fraksi PDIP, Daniel Pinem. Pihaknya sangat sepakat dilakukan hak angket. Dia menegaskan bahwa dari awal fraksi mereka sudah meminta kekisruhan ini diusut tuntas.
“Kalau kawan-kawan sudah siap untuk menggalang dukungan, kami siap merealisasikannya,†tegas Daniel.
Demikian juga dengan apa yang dilontarkan Sekretaris Fraksi Golkar, Ilhamsyah.
“Untuk membuka persoalan ini seterang-terangnya sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat-khususnya pelamar CPNS, maka kita sangat mendukung dilakukan hak angket,†ujarnya.
Sementara pantauan wartawan di kantor Dewan (Rabu, 11/1), belum ada tanda-tanda hak angket tersebut akan terealisasi. Hak angket seperti hanya gertak sambal saja. Pasalnya, hingga kemarin, belum ada anggota Dewan yang telah menandatangani pengajuan hak angket tersebut. Bahkan suasana kontor DPRD Medan terlihat sepi beberapa hari belakangan ini (terutama usai tahun baru).
Namun begitu, salah seorang inisiator hak angket Ahmad Arif, tetap mengatakan keseriusannya mewacanakan hak angket tersebut.
“Kita tetap komit dengan hak angket. Saat ini kita terus melakukan penggalangan dan lobi-lobi,†katanya.
Arif tak menampik bahwa hingga saat ini belum ada satupun anggota Dewan yang telah menandatangani usulan penggunaan hak angket tersebut.
“Memang belum ada yang menandatangani,†ujar Arif seyara menambahkan keraguannya terhadap fraksi lain yang sepakat dengan wacana tersebut.
Sementara Muslim Maksum, juga menegaskan pihaknya tetap melanjutkan upaya merealisasikan hak angket dimaksud.
“Kita tetap serius dan bukan sekedar gertak sambal. Tapi karena kawan-kawan masih belum kumpul semua, jadi dalam beberapa hari ini akan kita tindak lanjuti,†katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain, menegaskan pihaknya tidak sependapat dengan usulan penggunaan hak angket tersebut.
“Karena kita menilai apa yang dilakukan Pemko Medan telah sesuai ketentuan,†katanya.
Namun dia mengakui Pemko Medan kebobolan-terutama panitia atau petugas IT (Informasi dan Teknologi) yang bagian website.
“Sebab, menurut kita ada memasukkan data yang tidak benar. Sehingga muncul dua versi pengumuman. Sementara yang sah adalah pengumuman melalui media massa," tegas Herri.
Dengan perkembangan terakhir ini, pengaduan yang disampaikan sejumlah pelamar CPNS Kota Medan yang merasa dicurangi oleh Pemko Medan ke Komisi DPRD Medan, akan sia-sia. Upaya yang dilakukan Komisi A pun berhenti di tengah jalan, apalagi setelah mereka mendatangi USU Medan.
Bahkan kesimpulannya justru membela Pemko Medan, dan menganggap apa yang dipersoalkan pelamar itu keliru. Sebab sebelumnya, Komisi A DPRD Medan juga sudah menyatakan bahwa pengumuman CPNS yang dipersoalkan pelamar merupakan kesalahan teknis dan kelemahan dari SDM Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan.
“Berdasarkan hasil kunjungan ke USU, nama yang diumumkan Pemko Medan sudah sesuai rangking yang diterbitkan USU. Jadi soal ini hanya karena SDM BKD yang lemah dalam menggunakan sistem informasi teknologi,†pungkas Ketua Komisi A, Landen Marbun.
[yan]
