PSSI... Jadilah Bapak yang Fasilitasi LPI

RMOL. Keberadaan Liga Primer In­donesia (LPI) harus seusai deng­an peraturan-peraturan yang mengacu pada induk or­ga­nisasi sepakbola Indonesia, yakni PSSI.

Hal itu dikatakan Ketua De­wan Pembina Lembaga Peng­awas Olahraga Nasional (LP­ON) Doedie Gambiro, kema­rin menanggapi perseteruan an­tara PSSI dan pengelola LPI.

Menurut Doedie yang juga Wa­kil Ketua Komisi VIII DPR itu, peraturan-peraturan sepak­bola Indonesia semuanya di­ke­luar­kan oleh PSSI. “Begitu ju­ga dengan perizinan. Seha­rus­nya LPI melakukan ko­mu­ni­kasi yang baik dengan PSSI,” ujarnya.

Namun demikian, kata bekas pengurus Persebaya Su­ra­baya itu, di lain sisi LPI harus di­hargai sebagai sebuah tero­bo­san untuk memajukan se­pak­­bola nasional.

“Kami berharap PSSI seba­gai induk organisasi bertindak se­bagai seorang bapak yang mau memfasilitasi, bukan merasa tersaingi,” ujarnya.

Doedie yang di dampingi Ke­tua Umum LPON Steven S Musa mengungkapkan, seba­gai induk organisasi dalam rang­kan pembentukkan tim nasio­nal (timnas) harus meng­ako­modasi dari semua potensi yang ada.

“Harus ditampung , apalagi me­reka berjuang untuk ke­pen­tingan bangsa dan Negara,” katanya.

Doedie berharap, konflik ter­sebut bisa secepatnya ter­se­le­saikan, karena jika ber­ke­pan­jangan yang dirugikan adalah pe­m­ain. “Pemain itu aset, kita harus pelihara. Sebaiknya pula LPI harus menghormati PSSI se­bagai satu-satunya induk or­ga­nisasi sepakbola di In­do­nesia,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekjen LPON Alief Sjachviar meng­ung­kapkan, sebenarnya LPI mem­berikan pencerahan bah­wa kompetisi yang berjalan selama ini tidak maksimal dan tidak mengarah kepada bisnis se­pakbola karena sangat ber­gan­tung pada APBD.

Namun perubahan menjadi in­dustri sepakbola tidak bisa cepat karena harus mengubah AD/ ART PSSI bahwa klub-klub sebagian besar mantan per­serikatan atau bond-bond yang dulu dibentuk sejak era Belanda.

Dalam AD/ART itu pula, ka­tanya, setiap klub men­dapatkan da­na dari Pemda setempat. “Apa yang dilakukan LPI ba­gus namun tetap tidak sesuai ta­tanan hukum yang bisa ber­dam­pak psikologis pada  lega­litas di bidang olahraga lain. Ma­najemen LPI seharusnya meng­usung perubahan atau re­vo­lusi sepakbola pada tatanan yang benar,” katanya.   [RM]