Berita

Wawancara

Idrus Marham: Komunikasi Politik Tak Cukup Hanya Harmonis, Tapi Produktif

SENIN, 27 DESEMBER 2010 | 06:24 WIB

RMOL. ‘Omelan’ PKS soal buruknya manajemen Sekretariat Ga­bungan (Setgab) koa­lisi dianggap di­ngin petinggi Partai Gol­kar.  Se­kretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Golkar, Idrus Mar­­ham me­nga­ta­kan, Set­gab adalah forum untuk bebas berwa­cana, dan me­nyampaikan ga­ga­san. Sehingga ti­dak ada larangan untuk berbeda pendapat.

Idrus tak keki jika Setgab di­tuding sebagai forum wacana, tanpa action yang jelas, terarah dan terukur. “Kalau ada partai lain yang mengatakan Golkar berwacana terus, tidak ada ma­salah. Karena Setgab adalah fo­rum berwacana dan forum ber­komunikasi. Saya kira angga­pan-anggapan seperti itu, mungkin canda saja,” kata Idrus kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kalau bercanda, mengapa ada wacana Golkar sangat men­dominasi di Setgab?


Kalau bercanda, mengapa ada wacana Golkar sangat men­dominasi di Setgab?
Mendominasi gimana. Apa faktanya. Nggak ada yang domi­nan di situ. Emang ada yang do­minan. Semua anggota partai koalisi memiliki hak yang sama, bahkan dalam rapat bisa menga­jukan usul. Jadi, tidak ada keisti­mewaan yang satu dengan yang lain, Kalau ada yang membuat per­nyataan itu berarti meleceh­kan orang. Ini kan nggak boleh.

PKS menuding Setgab hanya dikendalikan oleh Partai Demo­krat dan Partai Golkar....
Semua dalam rapat bebas me­nyampaikan pendapat. Jadi, ti­dak benar kalau ada pemikiran seperti itu.

Mungkinkah par­tai-partai tengah ini ku­­­­rang di­perhatikan oleh Setgab?
Lho kok, kurang diper­hatikan. Ini kan semua bebas ber­wacana. Si­la­­kan dong ber­­wa­cana dan meng­am­bil in­siatif juga. Ka­lau ada yang me­ngajukan pikiran, mari kita dis­kusi. Kan gitu ma­salah­nya. Kita sih tidak pernah marah. Ma­lah kita ber­terima kasih kalau teman-teman, baik dari koalisi maupun oposisi saling berwacana dalam kasus apapun.

Mungkinkah partai-partai te­ngah kini terjepit di antara dua kekuatan rak­sasa, Gol­kar dan Demokrat?
Oh nggak ada yang kayak gitu, itu canda semua kali.

Harusnya bagaimana mene­ngahi polemik antara PKS de­ng­an Setgab?
Memang tidak ada ma­salah kok. Coba tanya ke mereka deh, masalahnya apa gitu loh. Kalau ada pertemuan kita bebas bicara. Dan semuanya diundang. Lalu apa yang menjadi persoalan. Kan ada kebebasan, mari kita berwa­cana, apa gagasannya. Gitu aja dong.

Tapi mengapa PKS mengu­sul­kan partai tengah untuk me­rapat dengan PDIP?
Di dunia demokrasi kita seperti ini kok, masih ada yang kayak gini. Semua kan bebas. Mau ini, mau itu. Dan di era demokrasi yang reformasi ini kan, bebas. Semua harusnya melihat dengan penuh kearifan. Yang penting komunikasi-komunikasi itu produktif.

Anda melihat PKS seperti apa, sampai-sampai mewaca­na­kan seperti itu?
Saya nggak tahu. Selama ini biasa-biasa saja. Karena kita ingin komunikasi politik kita le­bih produktif, maka Golkar lebih mengambil inisiatif untuk meng­gagas berbagai hal. Mengajukan pikiran-pikiran. Karena prinsip dasar Golkar, komunikasi politik itu tidak cukup hanya harmonis. Tapi harmonis yang produktif.

Bagaimana supaya komuni­kasi politik produktif?
Kita menjunjung tinggi kebe­basan berwacana, kebebasan mengajukan pikiran, kebebasan melakukan perdebatan-perde­batan konseptual. Itu aja. Jadi, nggak ada masalah.

Masa sih Setgab tidak ada masalah?
Bagi kita memang tidak ada masalah. Kalau ada yang meng­ang­gap ada masalah, tanya aja ke me­reka. Kalaupun kita ketemu dengan PDIP, Demokrat, PKS, Hanura dan lainnya, biasa aja. Ti­dak ada kaitannya dengan Setgab.

O ya, berhembus isu Setgab retak. Apa koalisi akan tetap ber­jalan hingga 2014 menda­tang?
Kontrak politik kan 5 ta­hun.    [RM]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:13

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:11

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:37

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:14

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:01

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:28

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:19

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:05

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:25

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:22

Selengkapnya