Bambang Soesatyo: Jadikan KPK Macan Hutan, Bukan Seperti Macan Sirkus

RMOL. Busyro Mudoddas sudah tiga hari masuk kantor sebagai Ketua KPK setelah dilantik Presiden SBY, di Istana Jakarta, Senin (20/12).

Banyak pihak berharap agar KPK bisa langsung ‘tancap gas’ membongkar kasus-kasus ko­rupsi kakap. Kemudian mengubah perilaku ‘macan sirkus’ men­jadi’‘macan hutan’ .

“KPK di bawah pimpinan Pak Busyro Muqoddas diharapkan menjadi ‘macan hutan’ yang ga­rang untuk membongkar kasus-kasus korupsi,’’ tegas anggota Ko­misi III DPR, Bambang Soesatyo, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.    

Berikut kutipan wawancara dengan politisi vokal di DPR itu:

Kenapa Anda bilang macan sirkus?
Selama ini predikat KPK se­bagai ‘macan Sirkus’ alias lem­baga yang kerap melakukan akro­bat dalam tugas­nya. Kita ber­harap dengan ke­pemimpinan Busyro ini, KPK mampu menjadi ‘macan hutan’ yang garang dalam melakukan tugasnya.

Anda punya gambaran ‘ke­ga­galan’ KPK dalam tugasnya belakangan ini?
KPK masih ha­rus mengga­ris­ba­wahi urgen­si transparansi. Itu men­jadi per­tanda bah­wa pem­­­be­ran­ta­san ko­rup­­si be­lum menca­tat pro­gres sig­­nifikan. Bahkan  bisa dibilang masih ja­lan di tem­pat. Sebab, transparansi fak­tor kun­ci pemberantasan dan pen­­cegahan korupsi.

Bahkan saat membuka Kon­fe­ren­si Nasional Pemberantasan  Korupsi (KNPK) ke-5, Presiden pun menyatakan kinerja  pem­berantasan korupsi masih buruk. Presiden minta pencegahan tin­dak pidana korupsi diefek­tif­kan, te­rutama pada sisi regu­lasi dan pengawasan. Semua sis­tem harus bersih dari anasir-ana­sir korupsi. Presiden juga memin­ta KPK memberi perhatian le­bih pada lembaga yang menge­lola keuangan negara, seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan BUMN. Presiden bahkan me­nyinggung budaya mark up nilai proyek yang masih marak. Poin ter­penting yang wajib di­garisbawahi KPK adalah fakta bah­wa hasil dari aksi pembe­ran­tasan korupsi belum signifikan.

KPK menawarkan mekanis­me whistleblower system ke­pada birokrasi negara, apa itu sudah ideal ?
Sudah, tetapi tetap dengan catatan, KPK seharusnya tidak berhenti pada sekadar mena­war­kan. Gagasan itu harus dieksplo­rasi lebih jauh. Misalnya, bagai­mana strategi menyiapkan, mene­mukan atau mendidik whistle­blower di setiap instansi. Kalau perilaku korup birokrat memang sudah sedemikian parah seperti sekarang, tak ada salahnya juga jika KPK menggunakan jasa intelijen untuk proses identifikasi oknum-oknum yang dicurigai melakukan korupsi.

Intinya, KPK harus memper­tajam efektifitas strategi pembe­rantasan korupsi dengan berbagai cara atau opsi yang legal. Kecen­derungan terkini mengharuskan hal itu.  Sulit rasanya bisa meraih progres yang signifikan jika KPK hanya mengadopsi cara atau stra­tetgi yang sudah dijalankan se­lama ini. Apalagi jika hanya me­nunggu laporan atau meng­ha­rapkan kesadaran birokrasi untuk bekerjasama.

Tapi kan tidak mudah men­do­rong munculnya whistleblo­wer dari institusi-institusi ne­gara?
Saya mengibaratkannya seperti menunggu godot. Sebenarnya sedikit tak masuk akal sehat, juga tidak realistis. Coba KPK berta­nya pada dirinya sendiri, apa mungkin masih ada birokrat yang berani melakoni peran whistle­blower setelah kita semua melihat langsung adegan tentang seorang jenderal justru bisa dijadikan ter­sangka setelah dia mengungkap kasus penggelapan pajak dengan tersangka Gayus Tambunan? Ini semakin menambah panjang deretan inkonsistensi penegak hukum termasuk Presiden yang memberi perhatian ekstra pada kasus Gayus. Bahkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pun ikut-ikutan merecoki pena­nganan kasus ini.

Tapi bukankah ada andil ne­gara ­dalam upaya pemberan­tasan korupsi?
Pemberantasan korupsi me­mang tidak sepenuhnya kewena­ngan KPK, tetapi juga ditentukan oleh kehendak atau political will pemerintah. Pertama, apakah pemerintah mau membiarkan KPK menjadi makin kuat dan terjaga independensinya? Kedua, apakah pemerintah mau men­do­rong institusi Polri dan Kejaksaan Agung bekerja sama dan men­dukung KPK memerangi korupsi? Jawaban yang diharapkan dari penguasa bukan sekadar ya dan bersedia, tetapi harus dibuktikan dengan perilaku. Konsisten atau inkonsisten?

Sekali saja penguasa ber­peri­laku inkonsisten dalam meme­rangi korupsi, strategi apa pun tak akan bisa efektif. Mendirikan 100 KPK sekalipun tak akan bisa mengubur korupsi di Indonesia.

Tindakan apa kira-kira yang perlu segera disusun Busyro untuk penuntasan kasus-kasus korupsi kakap?    
Busyro harus segera mem­buat KPK lebih kreatif dalam merancang dan merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Apa pun model strateginya, KPK harus berpijak pada tiga fakta. Pertama, korupsi makin mera­jalela. Kedua, koruptor tidak jera meski negara mengerahkan me­sin perang KPK. Ketiga, para koruptor ‘bermain’ aman dengan strategi korupsi berjamaah.   [RM]