Berita

Wawancara

WAWANCARA

Lukman Edy: Saya Masih Sekjen PKB SK Belum Keluar Kok...

MINGGU, 19 DESEMBER 2010 | 06:08 WIB

RMOL. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) memberhentikan Lukman Edy sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sebab, bekas Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini dinilai tidak aktif menjalankan tugasnya.

Namun Lukman Edy meng­klaim masih menjabat sebagai Sekjen PKB karena belum ada secara resmi tertuang dalam Surat Keputusan DPP PKB.

“Jadi, secara legal saya masih Sekjen PKB, karena be­lum ada pember­hen­­tian. SK be­lum keluar kok,” kata Lukman Edy kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Berikut kutipan selengkapnya:


Berikut kutipan selengkapnya:

Kalau DPP mengeluarkan SK-nya, bagaimana komentar Anda?
Ya biasa saja, itu bagian dari tour of duty . Ka­lau diberhentikan dari Sekjen, mungkin disiapkan posisi lain, barangkali Ketua DPP atau apa.

Apa benar Anda tidak aktif men­jalankan tugas Sekjen?
Bisa jadi. Karena memang sebagai Sekjen kan memang harus fokus, day to day berko­munikasi dengan ketua umum. Mungkin karena sekarang tidak fokus, partai kemudian membu­tuh­kan orang yang lebih fokus.

Apa Muhaimin Iskandar su­dah mengkomunikasikan ke Anda soal pemberhentian itu?
Kalau pembicaraan, ya sudah.

Kapan diberitahukan ?
Sudah sering. Cuma keputu­sannya belum ada.

Anda kecewa ya ?
Kami baik-baik saja, tidak ada yang kecewa. Bagi saya ini ba­gian dari proses tour of duty. Jadi tidak apalah, posisinya di mana, itu nggak perlu dipersoalkan.

Anda ingin  posisi apa?
Pastilah disesuaikan dengan konsentrasi saya saat ini. Misal­nya bidang ekonomi atau di bi­dang yang lain yang disesuai­kan dengan kompetensi dan keseriu­san saya.

Apa disiapkan menjadi Ca­lon Gubernur Riau dari PKB?
Bisa jadi, itu salah satu alasan. Kalau memang partai menugas­kan saya untuk maju di Pilkada Riau, pasti dari sekarang harus dipersiapkan.

Apa sudah ada pembicaraan serius?
Secara resmi partai belum bi­cara ke saya. Masih dalam per­bin­cangan di kalangan pengurus. Kalau nanti partai bicara formal dengan saya, mau tidak mau itu kan bagian dari tour of duty. Upaya membesarkan partai itu kan bisa berbagai cara, bukan hanya ja­batan Sekjen saja.

Berarti Anda menerima pem­berhentian itu?
Saya tidak dalam posisi mene­rima atau menolak. Posisi saya itu melihat penugasan berikutnya se­perti apa. Posisi Sekjen sama de­ng­an kepengurusan lain yang ka­pan saja bisa diganti oleh pe­ngurus yang diputuskan dalam pleno secara lengkap, itu harus siap.

Anda diberhentikan bukan gara-gara mau bersaing mem­pe­rebutkan jabatan Ketua Umum periode berikutnya ?
Kalau itu masih jauhlah. Saya tidak representatif untuk bicara tentang itu. Masih jauhlah.

Jadi memang tak ada niat untuk maju sebagai calon ketua umum?
Kalau hari ini belum.

Anda ingin islah secara me­nyeluruh, tapi Muhaimin islah bertahap, apa gara-gara itu di­ganti?
Saya ini kan termasuk pengge­rak Muktamar Luar Biasa Ancol, dan saya termasuk ketuanya waktu itu. Jadi semua keputusan yang diambil dalam Muktamar itu bisa saya pahami, semua cita-cita yang dibangun saya pahami. Jangan kemudian saya diperten­tangkan dengan menolak hasil Ancol. Jadi, tidak mungkin saya melakukan pengingkaran terha­dap sejarah itu.

Siapa yang layak sebagai Sekjen PKB?
Ya, tentu orang yang bisa ber­komunikasi secara intens dengan ketua umum, tentu orang yang bisa menterjemahkan pemikiran-pemikiran ketua umum, dan tentunya tidak berbeda pendapat dengan ketua umum. Sebab, bagaimanapun dia adalah bagian dari ketua umum.   [RM]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya