Berita

GARUDA INDONESIA/IST

IMM Tolak Rencana Privatisasi PTPN, Garuda dan BUMN Lain

SABTU, 04 DESEMBER 2010 | 17:22 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kisruh IPO Krakatau Steel semestinya menjadi pengalaman berharga bagi tim ekonomi pemerintah yang dipimpin Hatta Radjasa, dalam mengambil kebijakan swastanisasi BUMN.

Sejak privatisasi Indosat, Telkomsel, Semen Padang, dan banyak lagi swastanisasi perusahaan strategis terbukti tidak menguntungkan perekonomian nasional.

Sebaliknya, swastanisasi menyebabkan hilangnya kekayaan negara di tengah deraan kemiskinan yang melanda Indonesia.


Demikian pandangan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ton Abdillah Has, Sabtu (4/12).

"Oleh karenanya, DPP IMM menolak rencana privatisasi atas PTPN, Garuda Indonesia, dan BUMN lain yang sedang digodok pemerintah dan DPR," tegas Ton.

Menurutnya, Menko Perekonomian seharusnya merevitalisasi BUMN menjadi kekuatan ekonomi bangsa, sekaligus kebanggaan nasional. Hal ini juga seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap Petronas, hingga mampu menjadi merek global.

BUMN yang mayoritas bergerak di sektor riil seharusnya dapat menjadi tiang pancang perekonomian nasional, menyerap lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

"Pemerintah dapat saja membiayai ekspansi BUMN dengan melakukan pinjaman luar negeri daripada kebijakan hutang negara, yang selama ini tidak produktif untuk program BLT, Jamkesmas, PNPM mandiri dan lain-lain, yang semestinya cukup menggunakan dana masyarakat melalui pajak," tukas Ton. [wid] 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya