Berita

WIKILEAKS

Kontra Intelijen Lemah, Pemerintah Harus Konsolidasi!

KAMIS, 02 DESEMBER 2010 | 10:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidiq, mengatakan, kebocoran dokumen rahasia satu negara adalah kasus besar. Ia juga heran, mengapa dokumen rahasia militer dan  Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bisa diungkap situs WikiLeaks ke warga dunia.

Menurutnya, fenomena itu menjadi peringatan bagi pemerintahan Indonesia dan khususnya Badan Intelijen Negara. Persoalan pengamanan rahasia negara bukan saja harus didukung oleh sistem dan infrastruktur yang canggih, tapi juga sesuatu yang terus dinamis. Komisi I pun akan mengundang BIN beberapa hari ke depan untuk berkonsultasi sebagai langkah antisipasi.

Pengamat intelijen Dynno Cressbon, kemarin mengungkapkan, situs kontroversial itu akan mencicil ribuan dokumen rahasia terkait kerjasama operasi intelijen AS dan militer Indonesia di beberapa daerah konflik seperti Aceh, Papua, dan Maluku.


"Kita harus segera konsolidasi," ujar Dynno kepada Rakyat Merdeka Online.

Diduganya, dokumen yang dipublikasikan WikiLeaks memang mendekati kebenaran, terbukti dari respons pejabat kementerian luar negeri AS.

"Selama ini kan yang membantah isi dari dokumen tersebut dari pemimpin negara Timur Tengah saja. Dokumen itu, saya kira, bisa dipercaya karena data-data itu menentang operasi-operasi AS bukan data yang mendukung operasi," jelasnya.

"Langkah konsolidasi harus segera dilakukan kalangan intelijen, DPR dan pemerintah agar tidak ada kerusakan citra pemerintah," tegasnya lagi.

Meskipun diakuinya akan sulit mencegah kebocoran dokumen intelijen selama aparat intelijen menggunakan saluran teknologi informasi yang bisa ditembus hacker (peretas).

"Kemampuan kontra intelijen kita belum setara, untuk situs porno saja tidak mampu menangkal, apalagi yang begini-begini," ungkapnya.

Dynno mengatakan, intelijen pada zaman Orde Baru menyimpan dokumen-dokumen rahasia yang dicatat menggunakan mesin ketik.

"Lalu seiring perkembangan teknologi dengan pendekatan IT kita kesulitan untuk menangkal ini. Untuk alutsista TNI saja tak mampu meng-upgrade apalagi teknologi kontra intelijen," pungkasnya.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya