Boediono Memercik Muka Sendiri

RMOL. Beberapa waktu lalu, menjelang akhir Maret 2010, Wakil Presiden Boediono mengeluarkan komentar panas mengenai demokrasi yang menurutnya noisy alias berisik.

Pernyataan Boediono di hadapan kelompok pengusaha kala itu dapat dipahami sebagai, meminjam istilah psikoanalisis Freudian, wujud dari ego dirinya yang memperlihatkan dua hal sekaligus; arogansi dan dendam terhadap proses demokrasi di parlemen yang telah membongkar keterlibatannya di balik megaskandal dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Pansus Centurygate yang dibentuk DPR, dan DPR sendiri pada akhirnya menyatakan, bahwa megaskandal yang melibatkan Boediono kala ia menjabat sebagai Gubernur BI telah merugikan keuangan negara. DPR juga meminta agar kasus ini dibawa ke ranah hukum, dan tentu saja agar semua pihak yang terlibat diberi sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Selain Boediono, pejabat tinggi negara lain yang terlibat dalam megaskandal tersebut adalah Menteri Keuangan ketika itu, Sri Mulyani Indrawati. Keduanya, Boediono dan Sri Mulyani hingga kini masih belum terjamah tangan hukum. Boediono diselamatkan SBY dan kini menjadi Wakil Presiden, sementara Sri Mulyani meninggalkan Indonesia dan kembali ke habitat lamanya, lembaga keuangan internasional. Kini ia bekerja sebagai Managing Director Bank Dunia.

“Suara yang Anda dengar akhir-akhir ini tidak menyentuh problem mendasar yang harus kami atasi,” ujar Boediono ketika itu.

Pernyataan ini dianggap banyak kalangan sebagai upaya untuk melemahkan keputusan DPR, dan di sisi lain memperlihatkan betapa ia terganggu dengan proses demokrasi.

Kemarin (Jumat, 26/11), di arena Kongres Almuni Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Boediono kembali mengomentari proses demokrasi Indonesia. Kali ini, “Demokrasi tidak boleh gagal lagi,” ujar Boediono ketika membuka Kongres Alumni GMNI di Grand City, Surabaya.

Bila ditelisik lebih jauh, pernyataan Boediono kali ini memperlihatkan betapa ia tengah menelanjangi diri sendiri. Bukankah Boediono merupakan bagian dari mesin politik yang ikut memperlemah demokrasi Indonesia, sampai-sampai demokrasi Indonesia dinilai oleh sementara kalangan sebagai demokrasi kriminal, dimana kekuasaan diraih dengan cara-cara kriminal dan digunakan untuk tujuan yang kriminal pula?

Bukankah Boediono dan kelompoknya yang patut diduga berada di balik, kalau pun mau disebut, kegagalan demokrasi Indonesia?

Demokrasi Indonesia memang memperlihatkan tanda-tanda ke arah kegagalan. Tetapi ia masih bisa diselamatkan asalkan kita mengetahui dengan pasti ciri-ciri kegagalan demokrasi itu, dan yang juga tak kalah penting, berani mengambil tindakan penyelamatan.

Demokrasi Indonesia akan mencapai level gagal akut bilamana pisau hukum tetap dibiarkan tumpul terhadap elit penguasa yang terlibat dalam satu kejahatan, termasuk yang dibungkus kebijakan, yang merugikan negara.

Sulit bagi kita membayangkan demokrasi bisa diselamatkan, manakala pejabat pelaku kejahatan kerah putih yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, baik dalam kasus BLBI, megaskandal Bank Century, penjualan aset negara, masih bisa berceramah tentang etika dan demokrasi.

Ketika menyinggung soal bahaya kegagalan demokrasi, Boediono ibarat menepuk air di dulang. Dan biasanya, yang akan terpercik adalah muka sendiri. [guh]

Catatan: Tulisan di atas adalah sikap pribadi penulis.