Berita

Pemerintah Bantah Tudingan Greenpeace Soal Rencana Konversi Kawasan Hutan

KAMIS, 25 NOVEMBER 2010 | 10:01 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kementerian Kehutanan membantah tudingan LSM Greenpeace yang menyebutkan adanya rencana pemerintah mengkonversi 63 juta hektar kawasan hutan sampai 2030 untuk pengembangan pulp dan papper, palm oil, pertambangan, dan energi terbarukan.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menegaskan, pemerintah hingga 2030 hanya akan memakai hutan seluas 24 juta hektar.

Rinciannya, 10 juta hektar untuk hutan tanaman industri, 6 juta hektar untuk perkebunan kelapa sawit, pembangunan industri biofuel seluas 4 juta hektar, dan 4 juta hektar untuk pertambangan.


Mantan Dirjen Perkebunan Achmad Mangga Barani juga menilai  laporan Greenpeace tidak berdasar dan sangat mengada-ada. â€œBagaimana mau dikorupsi, perjanjiannya saja belum berjalan,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, kemarin, (Rabu, 24/11).

Achmad juga mempertanyakan laporan Greenpeace tentang lahan yang bakal dikonversi Indonesia hingga 2030 mencapai 63 juta hektar. Menurut dia, perkiraan tersebut sangat tidak masuk akal. “Tidak mungkin itu. Kalau sampai 63 juta hektar, ya sudah habislah negeri ini,” katanya. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya