Berita

Wawancara

Haryono Umar: Kasus Gayus Bisa Saja Kami Tangani Bila Ada Kesepakatan Dengan Polri

SELASA, 23 NOVEMBER 2010 | 00:09 WIB

RMOL.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja menangani kasus Gayus Tambunan, tapi tentunya harus berkoordinasi dengan Polri.

“Kasus Gayus bisa saja kami tangani bila ada kesepakatan dengan Polri. Tapi kalau tidak diminta, tentu kami tidak me­nanganinya. Sebab, kasus Gayus kan sudah ditangani kepolisian, dan kasusnya masih di persi­dangan,’’ ujar Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa nggak digarap saja kasus Gayus lainnya, kan tidak perlu koordinasi dengan Polri?

Tidak bisa begitu, koordinasi itu sangat penting. Selama ini  me­mang kami selalu berkoordi­nasi terus. Baik itu berkaitan dengan kasus Bank Century dan kasus-kasus lainnya.

Apa pentingnya berkoordi­nasi itu?

Ya, penting. Itu kan berdiskusi, saling memberikan pandangan dan masukan terkait penanganan kasus tersebut.

Bukannya berkoordinasi itu bisa mengarah menghambat pe­nanganan kasus, sebab di­kha­watirkan terjadi kongka­likong?

Ah, tidak seperti itu. Sesama aparat penegak hukum, koordi­nasi itu tetap diperlukan. Intinya kan saling memberi masukan, dan saling memberi info. Itu biasa saja, dan hasilnya postif saja.

Apakah yang mau ditangani itu kasus dugaan suap terhadap sem­bilan oknum polisi terkait ke­luarnya Gayus dari tahanan?

Nggaklah, bukan itu. Kalau kasus itu kan, mereka (polisi) su­dah menangani. Kita paling hanya memberikan masukan-masukan saja.

Kapan mau ketemu Kapolri untuk membahas kasus Ga­yus?

Intinya  kita bertemu dengan Kapolri untuk koordinasi secara umum. Ya, mungkin saja nanti ada pembicaraan ke kasus Gayus. Tapi intinya adalah koordinasi secara umum itu memang selama ini kita lakukan. Jadi, nggak spe­sifik membahas satu kasus. Apa­lagi pimpinan Polri juga baru,  sehingga kita hanya bersilatu­rahmi dan berkoordinasi saja.

Permintaan untuk bertemu Polri sudah sejak kapan dila­yang­kan?

Kita belum surat-suratan. Se­bab, permintaan itu nggak perlu pa­kai surat. Kita selama ini cu­kup dengan telepon-teleponan saja.

Banyak pihak yang meng­kha­watirkan KPK tidak akan mam­pu menangani kasus Ga­yus, ba­­gai­mana komentar Anda?

Ya, karena kita memang belum mengatakan akan menangani. Kita pada intinya adalah men­dorong kepolisian untuk mena­ngani itu. Kan selama ini mereka (polisi) yang menanganinya.

O ya, DPR belum melakukan  fit and proper test terhadap ca­lon pimpinan KPK, bagaimana komentar Anda?

Kita serahkan saja ke DPR, itu kan memang kewenangannya  DPR. Terserah saja, kami me­nunggu saja.

Dari dua nama calon Ketua KPK, mana yang menurut Anda berpeluang?

Aduh, dua-duanya oke, sama-sama memiliki penge­ta­huan. Yang penting adalah sia­papun yang terpilih itu bisa be­kerja de­ngan empat pimpi­nan KPK dan dengan pegawai KPK yang ada.

Tapi kan keduanya juga me­mi­liki kelemahan?

Aduh, saya sih sebenarnya nggak pernah mengenal mereka secara dekat. Tapi secara bagai­mana dia berkomitmen sih, me­reka oke-oke aja.

Apa persiapan para pegawai KPK dalam menyambut tam­ba­han pimpinan KPK itu?

Nggak ada. Biasa-biasa saja.

Dengan empat pimpinan KPK, bagaimana kinerjanya?

Ya, sudah banyak kinerja yang kami lakukan. Baik itu pe­­nin­da­kan dan pencegahan. Kalau pe­nin­dakan, sudah ba­nyak para ter­sangka baru yang terus bertam­bah. Sedangkan ka­lau pencega­han, hari ini kita me­­lakukan pen­cegahan secara menyeluruh di Papua.

Kita bergabung dan mendo­rong Kemendagri, Kemenkeu, dan KPU untuk memberikan pen­dampingan sampai terjadi­nya perubahan sistem. Yakni cara bekerja dan pertanggung ja­wa­bannya mereka, sehingga kasus-kasus korupsi tidak terjadi lagi. [RM]


Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:13

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:11

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:37

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:14

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:01

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:28

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:19

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:05

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:25

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:22

Selengkapnya