RMOL. Jaksa Agung baru harus mencerminkan apa kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum ke depan.
"Kalau pemerintah berpikir Jaksa Agung harus lari 40, 60 atau 100 KM/jam, maka atas dasar kebijakan yang akan diterapkan itu dia pilih Jaksa Agung yang bisa membawa Kejaksaan Agung itu lari pelan, sedang atau cepat," kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/11).
Bila menginginkan Kejaksaan Agung bisa "berlari kencang" sesuai harapan masyarakat yang sangat tinggi maka, lanjut Martin, tanggung jawab itu kini ada pada Presiden, sesuai UU.
"Harus dipilih orang bermoral dan berintegritas untuk itu tidak peduli dari dalam atau luar," jelasnya.
Terlepas dari itu, Martin menduga Presiden Yudhoyono akan meneruskan Plt Jaksa Agung Darmono menapak ke jabatan Jaksa Agung definitif. Alasannya, Darmono adalah anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang sudah mengenal baik cara Presiden, begitu pula Presiden mengenal dia.
"Argumentasi kedua, pernah ada petisi Jaksa-jaksa bahwa Jaksa Agung harus dari internal dan SBY ini tak suka berkonflik jadi kalau ada penentangan dia tidak akan ambil resiko," kata Martin.
"Masalahnya kini Presiden akan selalu membuat orang bertanya terus. Padahal, dari sekian tahun sebelumnya dia harusnya sudah tahu siapa orang yang akan menggantikan Hendarman," pungkas politisi Partai Gerindra ini.
Seperti diketahui, penunjukan Jaksa Agung baru pengganti Hendarman sebetulnya direncanakan akan dilakukan SBY setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja ke China dan Vietnam, akhir Oktober lalu. Tapi rencana itu batal karena bencana alam dahsyat melanda beberapa daerah seperti Mentawai dan Jawa Tengah.
[ald]
