RMOL. Kedatangan Presiden Amerika Serikat Obama yang direncanakan pekan depan, disinyalir akan membawa bencana baru bagi negeri ini. Bencana yang dimaksud adalah agenda-agenda berbahaya yang menyertai kedatangan Obama di awal November ini.
Seperti diketahui, Obama dijadwalkan menandatangani Perjanjian Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia. Gerakan Mahasiswa Pembebasan, dalam pernyataan kepada Rakyat Merdeka Online, menduga perjanjian kemitraan komprehensif bukanlah perjanjian kemitraan sejajar, tetapi perjanjian yang bersifat imperialistik, pendiktean kepentingan penguasa negara adidaya imperialis kepada antek kaki tangan penjajah yang sedang berkuasa di negeri ini.
Bahkan, perjanjian kemitraan komprehensif AS-Indonesia ini dapat disetarakan dengan Letter of Intent (LoI) yang ditanda tangani Soeharto dan IMF pada tahun 1998, perjanjian yang dibuat untuk melegalkan penjajahan gaya baru (imperialisme) oleh AS pada negeri mayoritas muslim ini.
Gema Pembebasan juga menduga kuat Obama akan menekan Presiden SBY mengembalikan penguasaan blok Natuna D-Alpha yang kaya akan gas dan minyak kepada ExxonMobil, sesuai dengan kesepakatan sebelum 1995 yang memberikan 100 persen bagi hasil untuk ExxonMobil dan 0 persen untuk pemerintah Indonesia. Padahal, sejak tahun 2008, pemerintah telah memindahkan hak pengelolaan Natuna dari ExxonMobil ke Pertamina.
Kedatangan Obama juga untuk memastikan proses demokratisasi, pluralisme dan kapitalisme di negeri ini masih dijalankan sesuai dengan arahan AS. Di sisi lain, Obama yang direncanakan akan berpidato secara terbuka di sini nampaknya ingin memulihkan citranya di dunia Islam. Pidatonya nanti dijadikan simbol penerimaan dunia Islam atas politik luar negerinya yang memerangi dan membunuh jutaan muslim di Irak, Afganistan dan negeri muslim lainnya.
Obama hanya akan menjadikan Indonesia sebagai keledai tunggangan? Kalau benar begitu, Gema Pembebasan menolak tegas kedatangan Obama, karena kedatangannya akan menambah bencana di negeri ini.
Mahasiswa juga menyerukan pada pemerintah Indonesia untuk membatalkan perjanjian Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia yang menempatkan Indonesia sebagai negara teritorial tanpa kedaulatan di hadapan kekuatan Amerika dengan ide Tata Kelola Pemerintahan Global.
[ald]
