RMOL. Pemerintah nampaknya belum banyak belajar dari pengalaman bencana tsunami di Aceh pada 2004 silam.
Pasalnya, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan bencana di Indonesia dalam memenuhi kesehatan jiwa dan psiko sosial masyarakat sangat terbatas atau hampir tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Padahal pemerintah melalui BNPB, yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, harus menyiapkan rencana aksi untuk itu di tiap daerah yang rawan bencana maupun tidak.
Anggota Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf memandang, perlu ada sistem kesehatan jiwa masyarakat yang kuat menyediakan kebutuhan psiko sosial secara terus menerus dan cepat bertindak pada saat bencana.
Sebab, dari pengamatannya selama ini, kemungkinan sekitar 20-30 persen dari total korban bencana yang mengalami penyakit mental pada awal bencana.
"Kemudian ada banyak jenis gangguan jiwa yang dapat terjadi setelah bencana," ujar politisi dari Partai Demokrat ini melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, hari ini (Selasa, 2/11).
Menurutnya pula, perempuan dan anak-anak sangat rentan mengalami gangguan kesehatan kejiwaan, mengingat lokasi pengungsian yang terbuka juga fasilitas toiletnya. Disitu ada resiko pelecehan seksual.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini dirinya telah mengirimkan tim kesehatan jiwa untuk melakukan bantuan psikologi pertama atau
Psicological First Aid (PSA) ke Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Tim yang tengah berada di Kota Padang ini akan berkoordinasi dengan RS Jiwa Padang dan Jaring Kawan. Mereka berjumlah tiga orang yang terdiri dari psikiater, psikolog dan perawat. Ketiganya akan selalu
stand by di Padang dan rencananya hari ini diberangkatkan ke Mentawai. Itu pun tergantung cuaca dan alat transportasi yang tersedia.
[wid]
