Berita

rizal ramli/ist

ISU PENGGULINGAN KEKUASAAN

Rizal Ramli: Pemerintah hanya Mendramatisasi

JUMAT, 15 OKTOBER 2010 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Tokoh senior Rizal Ramli menegaskan bahwa dirinya dan sejumlah tokoh lainnnya tidak pernah menggunakan istilah penggulingan.

Istilah yang kerap terlontar dalam kesempatan pertemuan yaitu perubahan. Seperti, perubahan strategi ekonomi agar arah ekonomi pro rakyat dan berkepentingan nasional. Sedangkan dalam perubahan politik agar demokrasi kriminal yang terjadi belakangan ini dihentikan.

"Mengapa saya sebut demokrasi kriminal karena kalau mau jadi anggota DPR, bupati harus nyogok dan ketika dia menjabat melakukan kriminal lalu menghasilkan UU yang kriminal pula, dibiayai asing dan hanya memperkaya DPR dan pejabat di birokrasi," papar Rizal kepada wartawan di Gedung Nusantara IV DPD/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/10).


Fakta ini, lanjut Rizal, bisa dilihat melalui total anggaran untuk pemerintah daerah yang hanya berkisar 30 persen dalam skala nasional. Melanjutkan soal istilah penggulingan, menurut Rizal, hal itu sengaja digunakan oleh pemerintah untuk membuat dramatisasai yang hebat. Istilah ini pula yang dijadikan alat oleh partai-partai yang kadernya di KIB II terancam di-reshuffle.

"Mereka mengembangkan hantu penggulingan dengan cari muka kepada SBY dengan membela habis-habisan SBY. Jadi kesimpulannya, istilah penggulingan diciptakan oleh parpol pendukung pemerintah untuk digunakan oleh menteri yang akan di-reshuffle untuk mempertahankan jabatan," terang mantan menteri koordinator perekonomian era pemerintahan Abdurahman Wahid atau Gus Dur ini.

Lebih lanjut Rizal Ramli mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bersikap jumawa (angkuh). Sebab tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri.

"Yang pasti kalau pemerintah tidak menjalankan konstitusi dalam bahasa jawanya nanti akan keserimpet sendiri. Tidak usah diapa-apain pasti keserimpet sendiri," tutupnya. [wid]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya