Berita

rizal ramli/ist

ISU PENGGULINGAN KEKUASAAN

Rizal Ramli: Pemerintah hanya Mendramatisasi

JUMAT, 15 OKTOBER 2010 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Tokoh senior Rizal Ramli menegaskan bahwa dirinya dan sejumlah tokoh lainnnya tidak pernah menggunakan istilah penggulingan.

Istilah yang kerap terlontar dalam kesempatan pertemuan yaitu perubahan. Seperti, perubahan strategi ekonomi agar arah ekonomi pro rakyat dan berkepentingan nasional. Sedangkan dalam perubahan politik agar demokrasi kriminal yang terjadi belakangan ini dihentikan.

"Mengapa saya sebut demokrasi kriminal karena kalau mau jadi anggota DPR, bupati harus nyogok dan ketika dia menjabat melakukan kriminal lalu menghasilkan UU yang kriminal pula, dibiayai asing dan hanya memperkaya DPR dan pejabat di birokrasi," papar Rizal kepada wartawan di Gedung Nusantara IV DPD/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/10).


Fakta ini, lanjut Rizal, bisa dilihat melalui total anggaran untuk pemerintah daerah yang hanya berkisar 30 persen dalam skala nasional. Melanjutkan soal istilah penggulingan, menurut Rizal, hal itu sengaja digunakan oleh pemerintah untuk membuat dramatisasai yang hebat. Istilah ini pula yang dijadikan alat oleh partai-partai yang kadernya di KIB II terancam di-reshuffle.

"Mereka mengembangkan hantu penggulingan dengan cari muka kepada SBY dengan membela habis-habisan SBY. Jadi kesimpulannya, istilah penggulingan diciptakan oleh parpol pendukung pemerintah untuk digunakan oleh menteri yang akan di-reshuffle untuk mempertahankan jabatan," terang mantan menteri koordinator perekonomian era pemerintahan Abdurahman Wahid atau Gus Dur ini.

Lebih lanjut Rizal Ramli mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bersikap jumawa (angkuh). Sebab tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri.

"Yang pasti kalau pemerintah tidak menjalankan konstitusi dalam bahasa jawanya nanti akan keserimpet sendiri. Tidak usah diapa-apain pasti keserimpet sendiri," tutupnya. [wid]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Sinopsis Bapak Paling Jujur, Film Komedi Satir Politik Dibintangi Andovi Da Lopez

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:29

KPK Amankan Uang Rp1 Miliar saat OTT Bupati Klaten

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:26

Profil Letjen Kristomei Sianturi, Kepala BNPB yang Baru Dilantik Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:13

Danantara Guyur Rp1,79 Triliun per Tahun untuk Beasiswa Dokter Spesialis

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:06

Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:55

20 Orang Terjaring OTT KPK, Ada Bupati Klaten hingga ASN BPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:45

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:43

Jalur Darat dan Sumur Bor Disiapkan untuk Tangani Karhutla Tanjung Puting

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:34

JXB Perkuat Promosi Pariwisata Menuju 5 Abad Jakarta

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:26

Kopdes Merah Putih Pekerjaan Besar Lintas Kementerian dan BUMN

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:23

Selengkapnya