Berita

usman hamid/ist

Kontras Sambut Baik Pemerintah Teken Konvensi Orang Hilang

RABU, 29 SEPTEMBER 2010 | 08:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Keputusan pemerintah menandatangi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance atau Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa mendapat apresiasi.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut penandatangan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada Senin lalu di New York Amerika Serikat itu sebagai sebuah langah maju setelah tepat pada setahun sebelumnya, 28 September, DPR melalui Panitia Khusus tentang Orang Hilang mendesak pemerintah untuk meratifikasi hal tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pengurus Kontras Usman Hamid saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 29/9).


Setelah penandatangan konvenan ini, Usman berharap DPR segera menyetujuinya untuk segera diratifikasi setelah diajukan oleh pemerintah dalam bentuk rancangan undang undang. Apalagi, hal itu merupakan permintaan DPR sendiri. Dia berharap Indonesia menjadi negara yang ke-20 dalam meratifikasi konvensi itu. Karena sejauh ini sudah ada 19 negara yang meratifikasi.

"Ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang di Indonesia tidak bisa dihilangkan secara paksa lagi seperti di masa lalu. Dan keluarga korban juga punya hak untuk mengetahui kejelasan nasib dan keberadaan keluarganya untuk dimakamkan secara hormat. Itu kewajiban negara," tegasnya.

Usman mengingatkan ada empat rekomendasi dari Pansus orang hilang pada tahun lalu. Pemerintah sendiri baru akan melaksanakan poin yang keempat yaitu meratifikasi konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Dari itu, ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti tiga rekomendasi lainnya. Yaitu, pemerintah membentuk pengadilan HAM Ad hoc, pemerintah serta instansi pemerintah yang terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 aktivis 1997/1998 yang masih hilang, dan meminta pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya