Berita

ilustrasi/ist

PENYEGELAN RUMAH BERIBADAH

Rumadi: Ini Masalah Sistemik

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2010 | 14:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Penggembokan atau penyegelan yang dilakukan oleh aparat terhadap Gereja Yasmin di Bogor, bukan hanya tadi malam saja terjadi. Aparat dan masyarakat kerap melakukan hal yang sama sebelumnya.

"Tindakan intoleransi terhadap pendirian gereja ini misalnya pernah dilakukan sekelompok orang pada 28 Agustus silam. Tindakan itu justru dilegitimasi pemerintah," ujar ujar Koordinator Program the Wahid Institute, Rumadi, kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 19/9).

Legitimasi dari Pemda saat itu, sebut Rumadi, berdasarkan kelularnya surat pembekuan IMB gereja oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang bernomor, KADIS–TKP 503/208-OTKP, tertanggal 14 Februari 2008 Perihal Pemberian Izin.


"Meski pada akhirnya penyegelan dapat dibuka melalui perlawanan hukum, upaya-upaya untuk menolak dan menyegel yang dilakukan sekelompok orang dan aparat masih saja berlangsung hingga hari ini," imbuhnya.

Dia menengarai penggembokan Gereja Yasmin dan beberapa peristiwa serupa, jelas menunjukkan kejadian ini bukanlah peristiwa yang dapat dilihat kasus per kasus, melainkan masalah “sistemik” dan terpola. "Kami menilai sepertinya ada problem mendasar dalam pengelolaan keragaman kehidupan beragama di Indonesia, khususnya menyangkut pendirian tempat ibadah," tukasnya.

Karena itu dia mendesak Pemerintah Kota Bogor dan pemerintah daerah lainnya bertindak konsisten sesuai hukum, sekaligus berkomitmen memfasilitasi
warganya untuk dapat menjalankan ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri 9/2006 dan 8/2006. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya