RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya mengabaikan tuntutan 8 ribu jaksa yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia yang meminta pengganti Hendarman Supandji sebagai jaksa agung tetap dari internal Kejaksaan.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin menilai sikap para jaksa itu seakan ingin mengabadikan praktik koruptif yang ada di internal Kejaksaan. Padahal pembasmian korupsi merupakan agenda utama Presiden SBY. Karena dia menilai, jika dari internal Kejaksaan sendiri, jaksa agung mendatang tidak akan bisa membasmi korupsi yang ada di korp adyaksa itu.
"Karena mereka sudah sama-sama tahu. Bila nanti jaksa agung membuka borok anggotanya, bisa jadi anggotanya akan mengancamnya balik. Sekaranga ini kan jaksa sedang mendapat sorotan. Setelah jaksa Tri Urip Gunawan tersangkut kasus Artalita Suryani, kini Cirus Sinaga yang disebut terlibat kasus Gayus," ujar Bonyamin kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 19/9).
Untuk membersihkan institusi Kejaksaan dari praktik koruptif itu, menurutnya, sebaiknya SBY mencari calon dari luar Kejaksaan. Mestinya juga sikap 8 ribu jaksa itu semakin meneguhkan SBY untuk tidak memilih dari internal Kejaksaan. Karena niat para jaksa itu sangat kontradiktif dengan agenda utama Presiden SBY.
"SBY tinggal pilih dua calon KPK saat ini Bambang Widjojanto atau Busyro Muqoddas. Bila DPR pilih Bambang, Presiden pilih Busyro. Begitu juga sebaliknya. Karena semua pihak sangat memuji kinerja Pansel (Panitia Seleksi) KPK yang memilih dua nama itu. Bahkan Presiden juga memujinya. Makanya, sebaiknya Presiden pilih di antara Bambang atau Busyro," tandasnya.
[zul]
