Berita

TRAGEDI DI ISTANA

Tak Perlu Takuti Istana, Polisi Harus Usut Kematian Joni

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2010 | 11:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Aparat penegak hukum harus bersikap profesional menindak dan mengusut segala bentuk tindak kejahatan yang terjadi dimana pun termasuk jika tempat kejadian perkara di Istana Negara Jakarta.

"Seharusnya tidak ada diskriminasi hukum. Mereka yang menjadi event organizer open house harus bertanggung jawab," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Togas Naipospos kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 16/9).

Hal itu ia katakan terkait dengan kematian Joni Malela saat berdesakan dengan pengunjung lain, ketika hendak bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara open house Lebaran di Istana Negara pada Jumat lalu.


Bonar menegaskan, aparat kepolisian tidak boleh mensakralkan Istana, lalu kemudian mendiamkan kasus kematian Joni yang merupakan penyandang tunanetra itu.

"Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini," tegasnya.

Sebelumnya, koordinator Petisi 28 Haris Rusli Moty juga mempertanyakan sikap aparat Kepolisian yang mendiamkan kasus tersebut. Pasalnya, kata Rusli,
dalam pembagian zakat yang juga menelan korban di Pasuruan pada 2008 lalu, penyelenggara dijatuhi hukuman.

"Kalau saudagar di Pasuruan dipenjara karena pembagian zakat yang memakan korban, kenapa SBY adakan open house menelan korban tak tersentuh hukum?" katanya mempertanyakan. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya