Berita

Sayangkan Hanya Satu Calon, Hanura Khawatir SBY Manfaatkan Kapolri Baru

SENIN, 13 SEPTEMBER 2010 | 11:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Fraksi Hati Nurani Rakyat menyayangakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya mengajukan satu nama untuk calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

"DPR itu kan berwenang untuk melakukan fit and proper test. Konotasinya, DPR akan memilih. Bagaimana mau mengadakan uji kelayakan dan kepatutan bila calonnya hanya satu nama. Hal ini yang membuat kawan-kawan meminta agar Presiden mengajukan lebih dari satu nama. Supaya ada kompetisi dan terbuka peluang agar dipilih calon yang betul-betul kredibel," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 13/9).

Selain itu, masih kata Sudding, pengajuan lebih dari satu ini untuk menepis bahwa calon yang diajukan Presiden bukan calon titipan yang hanya untuk mengamankan kepentingan Istana semata. Meski demikian, Sudding menegaskan bahwa Hanura tetap akan taat azas dan menghormati peraturan perundang-undangan.


"Sesuai dengan aturannya, itu adalah hak Presiden untuk mengajukan calon yang tidak ditentukan apakah mengajukan satu calon atau dua calon. Fraksi Hanura menghormati itu karena kami taat azas. Tapi sangat disayangkan. DPR itu punya hak memilih dan menolak. Kalau DPR menolak, Presiden akan mengajukan calon lain. Inikan menjadi dua kali kerja. Makanya, akan lebih elegan bila SBY mengajukan nama tambahan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan Presiden hanya mengajukan satu nama calon pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang akan selesai masa bakti pada Oktober mendatang. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya