Berita

RESHUFFLE KABINET

Demokrat: Pernyataan Senior Harus Dihormati

RABU, 08 SEPTEMBER 2010 | 09:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pernyataan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, bahwa akan terjadi reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pada tahun ini, ditegaskan bukan sebagai pernyataan resmi partai.

"Saya sebagai jurubicara Partai Demokrat, mengatakan pendapat Pak Mubarok itu bukan pernyataan partai," ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 8/9).

Diungkapkan Ruhut, hingga terakhir kali pertemuan di internal Partai Demokrat, tidak sedikitpun SBY pernah mengutarakan wacana kocok ulang kabinet.


"Belum ada pernyataan dari Pak SBY kepada kami internal akan adanya reshuffle," terangnya yang saat ini mengaku sedang berada di Yerusalem.

Kendati demikian, anggota Komisi III ini, menilai pernyataan Mubarok sebagai analisa yang baik dan patut dihargai.

"Pak Mubarok menyatakan akan ada reshuffle harus kita hormati sebagai senior di partai, profesor dan sebagai pengamat politik. Tapi saya garisbawahi itu (reshuffle) hak prerogatif Pak SBY," tegasnya.

Sebelumnya, Ahmad Mubarok pun menegaskan bahwa wacana reshuffle yang digulirkannya bukanlah satu keputusan resmi partai dan tidak pernah dibicarakan oleh Presiden SBY ke dalam partai.[ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya