Berita

Kapolri Baru Diminta Ngaca Diri Sebelum Nilai Kinerja Ormas

RABU, 08 SEPTEMBER 2010 | 09:51 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Imbauan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri agar Front Pembela Islam dibubarkan karena kerap melakukan aksi kekerasan di tengah masyarakat terus diprotes petinggi FPI.

"Stetement itu contoh bahwa Kapolri tidak independen, tapi ikut-ikut main politik menyuarakan aspirasi kaum liberal dan LSM-LSM yang didanai Amerika. Itu bukti kalau dia (Kapolri) tidak menegakkan hukum dengan benar. Kalau misalnya ada yang salah, ya ditindak saja," tegas Sekjen Front Pembela Islam Muhammad Sobri Lubis saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Rabu, 8/9).

Untuk itu, Sobri meminta Kapolri mendatang mengaca diri terlebih dahulu sebelum menilai organisasi lain. Hal itu tidak dilakukan Jenderal BHD. Karena, Sobri mengatakan, banyak anggota Polri melakukan tindak kejahatan.


"Banyak anggotanya yang jadi pemerkosa, rekayasa hukum dan korupsi seperti dalam kasus Gayus Tambunan. Anggota Polri juga ada yang menganiaya masyarakat. Mestinya itu dulu yang dinilai dan dikoreksi. FPI sendiri tidak pernah korupsi dan menganiaya masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, jika Polri tidak mau melakukan koreksi dan perubahan, kerusuhan akan terjadi dimana-mana. Karena masyarakat sendiri sudah kehilangan kepercayaan kepada Polri disebabkan martabat Polri telah runtuh karena ulah anggotanya sendiri. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya