Berita

JAKARTA CONSENSUS

Prof Hendrawan Tak Ingin Indonesia Ditertawakan Karena Ide SBY

SENIN, 06 SEPTEMBER 2010 | 11:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Indonesia belum pernah memiliki kisah sukses untuk dijadikan sebagai model atau kiblat bagi negara-negara lain.

Demikian dikatakan Gurubesar Fakultas EKonomi Universitas Kristen Satya Wacana Hendrawan Supratikno kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 6/9).

"Beda dengan Washington Consensus (kapiltalisme liberal) atau Beijing Consensus (ekonomi pasar sosialisme). Jakarta Identik dengan manajemen pembangunan berbasis utang dan eksploitasi sumber daya alam," ujarnya.


Dengan demikian, anggota komisi VI DPR ini kuatir Indonesia akan jadi bahan tertawaan negara lain, bila Presiden SBY terus mengkampanyekan "The Jakarta Consensus".

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan "The Jakarta Concensus" yang isinya cita-cita Indonesia jadi kiblat ekonomi dunia seperti halnya Washington Concensus dan Beijing Concensus.

"Kita mengenal Washington Concensus yang berprinsip market kapitalis dan juga Beijing Concensus yang prinsipnya state kapitalis. Lantas Indonesia kemana?" kata SBY dalam agenda buka puasa bersama di kediaman pribadi Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu (5/9).

Ada enam prinsip dalam konsensus ini. Pertama, menjalankan demokrasi, hukum dan stabilitas. Kedua, peran pemerintah sangat diperlukan tapi kemampuan pasar harus kompetitif.

Ketiga, mengkombinasikan antara kekuatan ekonomi global namun juga memberi ruang bagi usaha domestik termasuk ruang untuk UKM. "Jadi tidak hanya korporasi multinasional, tapi juga domestik dan UKM," jelasnya.

Empat, pertumbuhan ekonomi penting namun menjaga keadilan sosial serta lingkungan tetap harus dilakukan. Lima, ekspor tetap jadi tulang punggung perekonomian, tapi memperkuat pasar domestik juga harus dilakukan.

Enam, menjalankan sistem presidensial dengan demokrasi multipartai. "Jika keenam elemen ini konsisten dijalankan, maka kita punya sistem yang konsistem yang bisa kita jadikan patokan dan anut," tegasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya