RMOL.Pembangunan gedung baru DPR yang bakal menghabiskan dana Rp 1,6 triliun terus menuai kritikan. Anehnya, tak ada tanda-tanda proyek tersebut dihentikan. Ketua DPR Marzuki Alie malah menjawab semua kritikan itu dengan kata-kata yang hampir mirip dengan ‘so must go on’. Tak perduli kritik, Marzuki memastikan proyek pembangunan gedung DPR terus berjalan.
“Marilah kita berpikir rasional, panitia kerja pembangunan gedung kan sudah bekerja juga menjalankan usulan anggota DPR lalu. Masa harus dibatalkan tiba-tiba,” tegas Marzuki di Gedung DPR.
Terlebih lagi, lanjut dia, sebagian dana juga sudah dipakai untuk membayar konsultan. Kalau dibatalkan, tentu semua kerja keras anggota DPR periode sebelumnya menjadi sia-sia.
“Konsultannya sudah dibayar, desainnya sudah selesai untuk 27 lantai. Kemudian kita rencanakan menjadi 36 lantai karena satu anggota Dewan akan dilengkapi 5 staf ahli,” kata politisi asal Palembang, Sumatera Selatan ini.
Dia meminta anggota DPR yang menolak pembangunan gedung baru tidak melontarkan pernyataannya di luar gedung parlemen dengan mencari panggung sendiri. Dia menegaskan, rencana pembangunan gedung sudah dikonsultasikan kepada MPR dan DPD, termasuk fraksi, dan semuanya menyatakan setuju.
Marzuki juga membantah gedung baru itu akan mirip hotel yang serba dilengkapi alat fitness, spa dan kolam renangnya. Kendati demikian, masyarakat dan pejabat tetap tak terima dengan hajatan para wakil rakyat itu.
Salah satu pejabat yang tak suka dengan proyek ini adalah Ginandjar Kartasasmita, anggota Wantimpres yang juga bekas ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan bekas Menko Ekuin. Berikut komentarnya.
Setujukan Anda dengan pembangunan gedung baru DPR?
Sebaiknya pembangunan gedung baru DPR dibatalkan, setidaknya ditunda dulu. Banyak prioritas lain yang lebih tinggi baik di bidang ekonomi maupun pertahanan keamanan.
Ada alasan lain?
Selain itu, kan Presiden baru saja menyatakan ada rencana memindahkan Ibukota. Buat apa kita membangun gedung DPR baru, kalau toh ada kemungkinan Ibukota pindah. Yang sekarang juga bisa berfungsi, kok. Perbaiki saja kekurangannya.
Bukankah ekonomi kita sedang dalam kondisi yang baik?
Di bidang ekonomi, meskipun secara makro berbagai indikator menujukkan ekonomi kita baik, namun di tingkat masyarakat banyak sekali masalah. Kalaupun ada dana untuk investasi jangan untuk gedung, tetapi untuk prasarana ekonomi yang sangat mendesak seperti jalan dan listrik.
Apa ada prioritas lain selain sarana dan prasarana ekonomi?
Di bidang pertahanan keamanan sungguh sangat mendesak membangun daya tangkal di wilayah perbatasan. Ini bukan hanya reaksi terhadap ulah Malaysia menangkap petugas negara yang harus bertugas tapi tidak dilengkapi peralatan yang cukup. Meskipun masalah itu memang menjadi pemicu, namun kekuatan di lapangan perlu untuk menjaga semua wilayah kita yang kritis dan sensitif, karena ada potensi konflik batas wilayah dan perambahan kekayaan alam kita. Masalah kedaulatan bukan hanya persoalan politik, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi.
Apa saran Anda?
Saya sarankan dana Rp 1,6 triliun untuk pembangunan gedung DPR itu dialihkan untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan di lapangan. Karena dana itu sudah tersedia, bisa segera digunakan untuk melengkapi peralatan dan latihan (exercises), tidak perlu menunggu antre prioritas. Kita harus mendukung kebijakan pemerintah di bidang diplomasi. Memang dewasa ini pendekatan soft power diutamakan di dunia diplomasi, tapi adagium speak softly but carry a big stick masih tetap berlaku.
Andai anggaran gedung itu disetujui untuk pertahanan, alokasinya untuk beli apa?
Anggaran itu bisa segera dibelikan kapal-kapal patroli cepat dengan dukungan kekuatan udara taktis yang memadai, misalnya, di samping pesawat terbang, juga combat helicopter dan satuan-satuan roket (missile), baik ground to air maupun surface to surface. Tentu sarana komunikasi sangat vital, maka jaringan radar dan komunikasi lapangan harus dibangun dan dijaga keandalannya. Memang untuk membangun kekuatan esensial yang minimal itu memakan waktu, tapi bisa dipercepat dengan mengalihkan dana ekuivalen 120 juta dolar AS dari pembangunan gedung DPR itu.
Cukup dengan mengalihkan anggaran pembangunan gedung DPR saja?
Jangan berhenti di situ. Saya usulkan semua rencana pembangunan gedung yang tidak mendesak, baik di pusat maupun di daerah, baik untuk badan-badan eksekutif maupun legislatif, dihentikan. Diadakan moratorium pembangunan gedung dan perumahan dinas selama lima tahun. Dana yang telah direncanakan untuk itu kita alihkan untuk membangun prasarana ekonomi, khususnya jalan dan listrik.
Kapan tepatnya moraturium ini dilakukan?
Kebijakan pengalihan anggaran dan moratorium pembangunan gedung itu harus diambil segera, karena kita sedang membahas RAPBN 2011. Saya sangat mengharapkan kepekaan DPR, sebagai pemegang hak anggaran negara untuk mengambil langkah yang benar, yang tidak melawan dan melukai hati rakyat, dan menempatkan prioritas sesuai dengan urgensinya. [RM]
