RMOL. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi memanasnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia tadi malam mengecewakan. Pasalnya, pidato yang disampaikan di Markas TNI Cilangkap itu tidak menukik pada inti persoalan dan tidak memberikan tawaran solusi yang jelas dan konkrit.
Demikian pernyataan sikap bersama yang disampaikan Migrant CARE, Kontras, INFID, anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka, dan sejumlah buruh migran Indonesia di Malaysia dalam keterangan pers yang diterima Rakyat Merdeka Online tadi malam.
"Kami mencatat beberapa persoalan yang dikemukakan SBY tak menukik pada inti masalah dan tidak menawarkan solusi, terutama isu-isu yang terkait masalah yang dihadapi TKI di Malaysia," demikian disebutkan dalam rilis tersebut.
Pertama, SBY tidak menyinggung substansi dasar hubungan kerjasama Indonesia-Malaysia, yaitu penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan tidak secara tegas memperlihatkan keberpihakan terhadap nasib rakyatnya, terutama para TKI yang sedang menghadapi persoalan hukum.
Menurut mereka, semestinya SBY meminta ketegasan pemerintah Malaysia untuk konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara Malaysia yang melakukan tindak kekerasan terhadap WNI. Contoh, lambannya proses hukum dalam kasus salah tembak terhadap tiga TKI yang dituduh Geng Gondol', kasus vonis bebas terhadap majikan Kurniasih yang melakukan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian, dan melupakan proses hukum terhadap kasus Ceriyati.
Selain itu, gabungan aktivis, anggota DPR dan buruh ini juga menyayanagkan Presiden SBY yang juga tidak menyinggung sedikit pun mengenai vonis mati terhadap 3 WNI dan ratusan lainnya yang terancam hukuman mati, padahal persoalan ini telah berulang kali menjadi agenda dalam rapat kerja SBY dengan jajaran pemerintahannya.
Dari itu, mereka menilai SBY hanya melihat kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia dari sisi teritori, tapi melupakan aspek terpenting dari kedaulatan dan martabat bangsa, yaitu nasib dan nyawa rakyatnya.
Selain itu, klaim keberhasilan SBY tentang diplomasi perlindungan untuk TKI jauh dari kenyataan yang sebenarnya. LoI yang merupakan hasil kunjungan SBY bulan Mei yang lalu ternyata hanya pepesan kosong. Sampai saat ini belum ada keputusan final tentang amandemen MoU yang bermanfaat bagi perlindungan pembantu rumah tangga dan migran Indonesia di Malaysia.
"Pidato SBY tentang hubungan Indonesia-Malaysia menimbulkan rasa kecewa bagi WNI di Malaysia termasuk buruh migran Indonesia," demikian dalam keterangan tersebut.
Saat ini, dalam keterangan tersebut, Migrant CARE, Kontras, INFID, anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka, sedang berada di Malaysia membangun upaya diplomasi HAM masyarakat sipil dan parlemen untuk kedaulatan RI.
[zul]
