Berita

SENGKETA INDONESIA-MALAYSIA

Jenderal Suharto Minta SBY Bersikap Seperti Komandan

RABU, 01 SEPTEMBER 2010 | 10:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lamban dalam menuntaskan persoalan dengan negara tetangga Malaysia, juga dikesalkan purnawirawan jenderal.

"Pandangan saya, ya sama seperti pandangan masyarakat umum. Ini sebetulnya, karena lemahnya kepemimpinan nasional kita," ujar mantan Komandan Jenderal Marinir TNI Angakatan Laut era 1996-1999 Letnan Jenderal (purn) Suharto kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 1/9).

Untuk itu, dia meminta, dalam pernyataan sikap pemerintah Indonesia nanti malam di Markas Besar TNI Cilangkap, Presiden SBY harus menyampaikan pesan yang tegas. Bukan lagi menyuguhkan pelajaran dengan segala macam teori.


"(Pemilihan Cilangkap) bisa tepat, asal ada pernyataan yang menggigit, tepat dan tidak cuman kasih pelajaran atau teori saja. Kalau seperti itu, tidak ada artinya," tegasnya.

"Saya perhatikan kemarin waktu di Sidang Kabinet, Presiden hanya memberikan pelajaran dan teori. Padahal kita butuh seorang komandan, bukan hanya seorang guru. Karena kepala negara itu ada presiden, pemimpin, komandan, pembina, bapak, guru, sahabat. Jadi bukan hanya guru saja. Harus paripurna," katanya lagi.

Bagaimana kalau Presiden tidak memberikan pernyataan yang tegas, apakah ini akan menurunkan wibawa Markas TNI?

"Mabes TNI tidak akan turun wibawanya. Mabes TNI itu under bouw Presiden. Dia akan bergerak kalau disuruh bergerak. Kalau disuruh ngopi-ngopi dan buka puasa saja, ya ngopi dan buka puasa. Makanya kita butuh komandan," jawabnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya