Berita

CHAiruman harahap/ist

WACANA PEMBUBARAN ORMAS

Komisi II: Tak Perlu Dibubarkan, yang Penting Polisi Tegas

SELASA, 31 AGUSTUS 2010 | 08:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Penegakan hukum yang tegas dari aparat kepolisian merupakan satu-satunya cara untuk mengeliminir aksi kekerasan yang kerap dilakukan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

"Yang paling penting, penegak hukum secara terus menerus, bagaimana agar budaya hukum bisa ditumbuhkan. Sehingga semua warga tunduk kepada hukum dan tidak akan melakukan kekerasan yang dia tahu itu melangar hukum atau norma," ujar Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 31/8).

Dari itu, politisi Partai Golkar ini tidak sepakat adanya usulan pembubaran ormas. Karena, sebutnya, ormas saat ini berbeda dengan ormas pada zaman dulu. Apalagi, saat ini hak berserikat itu dijamin oleh UUD 1945.


"Kecuali ormas itu benar-benar digunakan untuk sesuatu yang hal yang dapat mengancam negara kita. Dan sejauh ini tidak ada. Jadi belum ada kemarin itu (wacana) pembubaran," demikian Chairuman.

Kemarin Komisi II, III, VIII DPR menggelar rapat gabungan bersama Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Soepandji dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Sutanto di gedung DPR, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, selain membeberkan data kekerasan yang dilakukan Ormas, Kapolri juga mengusulkan agar Ormas yang kerap berbuat kekerasan dibekukan atau dibubarkan. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya