RMOL.Kemenhut dan FITRA ‘bentrok’ omongan. Kemenhut membantah tudingan dugaan’ mark up dalam proses pengadaan barang dan jasa di Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Sebaliknya, FITRA tetap meyakini ada mark up anggaran di Kemenhut. KPK, BPK dan BPKP diminta turun tangan untuk mengaudit anggaran Kemenhut.
Petinggi Kementerian Kehutanan (Kemnhut) tersengat data dugaan mark up pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA).
FITRA mencatat, ada dugaan mark up dalam proyek pengadaan laptop, kendaraan bermotor roda dua, kendaraan patroli roda empat dan pengadaan pakaian seragam PEH di Kemenhut yang totalnya mencapai Rp1,8 miliar.
Nah, beberapa hari lalu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Selaku Kuasa Penggunaan Anggaran, Haryadi Himawan, melayangkan surat penjelasan kepada koran ini terkait proyek pengadaaan barang dan jasa di Kemenhut.
Surat tersebut berisi penjelasan terkait proses pengadaan barang dan jasa di Kemenhut, yang sebelumnya sempat diduga FITRA sarat praktik mark up.
Dia membantah, tudingan FITRA yang menyebutkan ada dugaan penggelembungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kemenhut.
Sebaliknya dia mengklaim Kemenhut berhasil menghemat duit negara yang dialokasikan di Kemenhut. Dengan mendapatkan harga barang di bawah standarisasi anggaran yang ditetapkan dalam Permenkeu.
“Seluruh pengadaan barang dan jasa telah memenuhi ketentuan dan tidak terjadi kerugian negara, sehingga dugaan mark up itu tidak benar dan tidak berdasar,” katanya.
Koordinator investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky khadafi, menanggapi santai klarifikasi dari Kemenhut.
Uchok menilai, data hasil pelelangan yang dirilis Kemenhut yang digunakan untuk menampik data FITRA, adalah indikasi awal bahwa Kemenhut masih belum transparan.
“Di sinilah bukti dari adanya ‘dusta’ tersebut. Karena ketika kita konfirmasi mereka seolah-olah kebakaran jenggot,” katanya.
Untuk itu, Uchok berharap, seluruh kementerian agar bersikap terbuka dalam mengelola anggarannya. Kata dia, hal itu untuk mendukung proses transparansi anggaran sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Kendati sudah dibantah lewat data, Seknas FITRA teta meyakini ada dugaan penggelembungan anggaran dari proses pengadaan barang dan jasa.
Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan mengaudit Kemenhut.
“Seknas FITRA, tetap yakin, menduga ada mark up dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenhut,” pungkasnya.
Anggota Komisi IV DPR, Jafar Nainggolan, melerai perbedaan pendapat keduanya.
Dia mengusulkan, agar dugaan mark up tersebut lebih baik diselidiki dulu. “Nanti kenyataanya bagaimana? Kalau ternyata itu ada faktanya maka harus cepat diambiil tindakan. Karena sebenarnya DPR telah merumuskan program pengalokasian anggarannya kok masih ada mark up,” katanya.
Djafar berharap, Kemenhut mau terbuka menjelaskan kepada publik terkait proses pengalokasian dan penggunaan anggaran yang telah diberikan negara. “Sehingga, tak ada lagi tudingan-tudingan tentang ke mana larinya anggaran tersebut.”
Yang Satu Bilang Ngirit, Satunya Bilang Ada Mark Up
Tudingan-tudingan yang dilancarkan FITRA dijawab Sekretaris Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut selaku kuasa penggunaan anggaran, Haryadi Himawan.
Memulai penjelasannya dengan menjawab tudingan mark up dalam pengadaan 35 unit kendaraan bermotor roda dua.
Menurut FITRA, Kemenhut menetapkan harga per unitnya Rp 25 juta, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 01/PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2009, ditetapkan hanya sebesar Rp 20 juta. Dari situ diduga ada penggelembungan sebesar Rp 175 juta atau Rp 5 juta per unit.
Dijelaskan Haryadi, pengadaan kendaraan bermotor roda 2 berjenis motor trail sebanyak 35 unit, alokasi anggarannya di DIPA ditetapkan sebesar Rp 25 juta par unit, termasuk biaya optional dan biaya pengiriman ke 22 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA.
Setelah dicek di Permenkeu, ternyata standar harga per unit motor jenis trail Rp 25 juta itu belum termasuk biaya optional dan biaya pengiriman.
Sedang dalam realisasi hasil pelelangan umum, Kemenhut bisa mendapat harga Rp 20, 90 juta per unit (belum termasuk biaya optional dan pengiriman). “Jadi, sebenarnya pengadaan kita lebih hemat Rp 4,1 juta per unit dari standar biaya umum,” kata Haryadi.
Berikutnya Haryadi mejawab tudingan FITRA terkait <I>mark up di pos pengadaan 33 unit kendaraan patroli roda empat yang dipatok Kemenhut sebesar Rp 325 juta per unit.
Menurut Permenkeu, pengadaan kendaraan patroli cukup senilai Rp 300 juta per unit. Fitra mengendus ada penggelembungan anggaran sebesar Rp 825 juta atau Rp 5 juta per unit kendaraan patroli.
Tudingan ini juga dipatahkan Haryadi. Dia menjelaskan, DIPA anggaran pengadaan kendaraan patroli yang dicantumkan di Permenkeu Rp 300 juta itu belum termasuk biaya optional dan biaya pengiriman.
Dan realisasi hasil pelelangan harga didapat Rp 299,98 juta per unit belum termasuk biaya optional dan pengiriman. Dengan begitu, Kemenhut juga berhasil menghemat anggaran.
Begitu juga dengan tudingan FITRA dalam proses pengadaan 21 unit kendaraan roda 4 (4 WD). Alokasi anggaran di DIPA sebesar Rp 325 juta per unit. Harga tersebut sudah termasuk biaya optional dan biaya pangiriman.
Dan dari hasil lelang, Kemenhut juga berhasil menghemat anggaran dengan mendapat harga Rp 294,83 juta per unit. “Realisasi anggarannya Iabih hemat Rp 5,17 juta per unit.”
Begitu juga dengan tudingan mark up dalam proyek pengadaan 1150 setel seragam PEH. Menurut FITRA ada dugaan penggelembungan karena harga yang dipatok Kemenhut sebesar Rp 600 ribu per setel, karena berdasarkan Permenkeu standar harga cuma Rp 340 ribu per setel.
Dijelaskan Haryadi, harga per setel seragam PEH yang dipatok Permenkeu itu belum termasuk kelengkapannya berupa atribut, sepatu, kaos kaki serta topi.
Dan realisasi hasil pelelangan Kemenhut berhasil mendapat harga Rp 209,7 ribu per setel seragam belum termasuk kelengkapannya. Kemenhut irit Rp 130.257 per setel.
Terakhir, Haryadi mengklarifikasi tudingan FITRA terkait pengadaan 7 unit laptop yang di dalam DIPA ditetapkan Rp 20 juta. Dijelaskan Haryadi, hingga kini Permenkeu belum mengatur standar harga pengadaan laptop.
Dan hasil realisasi pelelangan ditetapkan harga satuan laptop sebesar Rp. 16.146.428. lagi-lagi Kemenhut mengklaim telah berhemat sebesar Rp 3.853.572 per unit dari pagu anggaran.
Koordinator investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, tanggapi santai sanggahan dari Kemenhut tersebut.
Menurut dia, standar harga yang ditetapkan Permenkeu semuanya sudah termasuk biaya optional dan pengiriman. “Karena Permenkeu itu menetapkan harga barang dan jasa apa adanya,” katanya.
Uchok juga masih menilai harga laptop yang ditetapkan Kemenhut masih terlalu mahal dan nampak jelas dugaan mark upnya. “Karena sesuai Permenkeu standar harga laptop itu sudah ditetap seharga Rp 15 juta in clude aksesoris dan ongkos kirimnya,” tandasnya.
“Isu Ini Bisa Melemahkan Kehutanan”
Berry Nahdian Furqan, Direktur Eksekutif WALHI
Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum pernah menerima laporan dugaan mark up di Kemenhut.
Deputi Bidang Investigasi BPKP, Suradji, mengaku belum pernah menerima permintaan mengaudit Kemnehut. “Jadi kami belum tahu kasusnya, seperti apa?” kata Suradji.
Demikian juga KPK. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengungkapkan institusinya belum pernah mendapat laporan dari FITRA terkait dugaan <I>mark up di Kemenhut.
“Makanya, silakan saja kalau FITRA mau melapor ke KPK. Nanti datanya kita akan verifikasi. Sebelumnya ada baiknya diaudit terlebih dulu oleh BPK, sehingga kita punya pijakan dalam menindaklanjuti data tersebut,” kata Johan.
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Berry Nahdian Furqan, yang mendengar adanya dugaan mark up di Kemenhut mengatakan, dugaan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja Kemenhut.
“Isu ini akan melemahkan agenda perlindungan dan pembenahan kehutanan. Untuk itu isu tersebut harus segera di-clear-kan,” katanya. [RM]
