Berita

KRISIS PANGAN

Hendri Saparini: Pemerintah Seharusnya Akui Salah Strategi!

KAMIS, 26 AGUSTUS 2010 | 13:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Curah hujan yang tinggi belakangan ini membuat tingkat pembuahan padi merosot. Harga bahan kebutuhan pokok diperkirakan akan terus melambung tinggi. Perubahan cuaca dan kecenderungan konsumsi masyarakat yang tinggi menjelang Lebaran dan akhir tahun menjadi persoalan pelik.
 
Dari luar negeri dikabarkan, panen gandum di beberapa negara produsen gandum terbesar dunia, menurun tajam, menambah tekanan terhadap harga produk tersebut.

Direktur Eksekutif Advisory Group in Economics, Industry, and Trade (Econit) Hendri Saparini mengatakan, dalam realitas seperti itu pemerintah belum meyakini akan ada ancaman besar terhadap ketahanan pangan kita. Pemerintah masih menganggap kenaikan harga bahan pokok adalah wajar dan menyerahkan semua ke mekanisme pasar.


"Sehingga pemerintah menganggap strategi yang sekarang ini masih benar. Padahal, strategi untuk kendalikan Sembako dengan operasi pasar adalah salah," ujar Hendri kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (26/8).

"Dulu Bulog masih punya intervensi beras dan non beras. Malaysia saja masih proteksi 20-an harga bahan pokoknya walaupun badan stabilisasi harga mereka sudah milik publik. Nah, disini Bulog berbentuk Perum, tapi hanya tangani harga beras saja," jelasnya.

Menurutnya, harus ada langkah cepat untuk antisipasi kenaikan harga akibat kekurangan pasokan dan permintaan yang bertambah sampai Natal dan Tahun Baru nanti.

"Kalau beberapa bulan lalu masalahnya ada di pasokan, sekarang masalahnya ada di demand (permintaan) sampai Tahun Baru. Belum lagi, harga minyak bumi juga akan naik,' tegasnya.

Hendri menuturkan, hingga kini pemerintah belum menyadari kalau strategi ala "pemadam kebakaran" gagal dan ancaman terhadap ketahanan pangan itu nyata.

"Kalau mau ya koreksi semua. Dari sisi lembaga (Bulog) kita lemah, dari sisi dukungan produksi dalam negeri kita tak targetkan kemandirian pangan. Dari sisi ketergantuangan dari luar negeri, kita tak mau diversifikasi pangan, misalnya gandum kita ganti dengan singkong,' jelasnya.

Ditandaskannya, "Tidak ada kata terlambat. Strategi jangka pendeknya memberi empowering kepada Bulog, memberikan alokasi APBN untuk menjaga harga pangan langsung lewat tangan pemerintah. Meskipun, saya lihat belum ada ancang-ancang pemerintah ke sana."[ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya