RMOL. DPR memprioritaskan desakan agar pemerintah Indonesia bersikap tegas atas tindak pelecehan Malaysia terhadap tiga pejabat resmi negara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sempat ditahan oleh kepolisian Malaysia. Penarikan Duta Besar Indonesia dari Negeri Jiran adalah salah satu opsi.
"Kita berhadapan dengan Malaysia. Yang paling penting sikap kepada Malaysia. Pemerintah Malaysia harus minta maaf, kalau tidak kedutaan besar ditarik," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (25/8).
Ia menuturkan, persoalan dengan Malaysia bukan semata perkara pencurian ikan atau semacamnya, tapi adalah soal kedaulatan dimana polisi Malaysia masuk ke dalam perairan Indonesia dan melakukan penangkapan terhadap tiga orang petugas Dinas Kelautan dan Perikanan.
"Sikap yang berlarut yang dilakukan Menlu adalah cermin kebijakan yang sangat lemah. Dan Presiden harus tinjau ulang kinerja Menlu Marty Natalegawa," tegasnya.
Namun, Tubagus menegaskan, kelemahan sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia bukan hanya kesalahan Kementerian Luar Negeri.
"Seperti kata Menlu Marty sendiri, dia bekerja sesuai arahan Presiden. Panglima TNI juga mengatakan sudah bekerja sesuai arahan Presiden. Ini semua tergantung leader-nya. Kalau Presiden keras, yang di bawah juga keras," ujar Tubagus.
Meski menyoroti kelemahan Presiden SBY, Tubagus mengatakan belum ada rencana Komisi I untuk menggunakan hak bertanya langsung (interpelasi) pada Presiden.
[ald]
