Berita

CENTURYGATE

Lucu, KPK Prioritaskan Kerjaan NU-Muhammadiyah daripada Berantas Korupsi

RABU, 25 AGUSTUS 2010 | 10:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sudah tidak punya keinginan lagi untuk mengusut tuntas kasus bailout Bank Century.

Demikian dikatakan aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Ray Rangktui kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 25/8).

Pasalnya, rapat gabungan yang sedianya digelar hari ini bersama Tim Pengawas Century dengan penegak hukum lainnya batal digelar. Salah satu alasannnya, KPK tidak bisa hadir karena menggelar sosialisasi LHKPN kepada  pejabat di beberapa kementerian pada saat yang bersamaan.


"Aneh, masak jauh lebih penting sosialisasi daripada menindak. Sosialisasi itukan program tambahan. Program pokoknya adalah menindak dan memberantas kasus korupsi. Saat ini ada dugaan korupsi kasus Bank Century," ujar Ray.

Selain itu menurut Ray, saat ini banyak lembaga yang menggelar sosialisasi anti korupsi. Seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LSM anti korupsi lainnya. Dari itu, Ray kembali mengatakan, mestinya KPK memprioritaskan penindakan dugaan tindak pidana korupsi, bukan sosialisasi.

"Apalagi selama ini KPK mengeluhkan tidak ada koordinasi antara lembaga penegak hukum. Tapi setelah difasilitasi oleh Tim Pengawas Century, mereka tidak datang. Hanya karena sosialisasi LHKPN," imbuh Ray.

Untuk itu, tambah, Ray mestinya DPR merasa tak bisa dipermainkan begitu saja. Karena itu, DPR perlu melakukan tindakan tegas kepada KPK.

"Sikap tegas DPR bisa dengan memberikan mosi tidak percaya. Atau mereka meminta mundur keempat pimpinan KPK saat ini. Karena sudah tidak ada gunanya lagi. Masak kerjanya sosialsisasi dan periksa camat dalam kasus suap Bekasi. Secara moral sudah tidak bisa diharapkan lagi," tegas Ray. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya