RMOL. Keberanian juru bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mewacanakan amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang memungkinkan Susilo Bambang Yudhoyono maju kembali pada 2014 mendatang karena ada stimulus dari SBY sendiri.
Hal itu dikatakan pengamat komunikasi politik Gun Gun Heryanto kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 20/8).
Menurut Gun Gun setidaknya ada dua stimulus bagi Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR itu berani membuka wacana yang dianggap tabu oleh publik setelah rezim orde baru tumbang itu. Pertama, urai Gun Gun, Presiden SBY di bebarapa kesempatan mengatakan UUD 1945 bukan sesuatu yang sakral yang tidak bisa diotak-atik. Kata SBY pada waktu itu, terangnya, hanya kitab suci yang tidak bisa diganti.
"Kedua, pada saat Ruhut menyampaikan wacana itu kepada SBY, SBY juga mengatakan bahwa ada tokoh internasional, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang juga mengatakan hal yang sama. Ini memberi peluang kepada kader yang oportunistik mewacanakan itu. Tanpa disadari SBY sendiri yang menstimulusnya," ujar Gun Gun.
Apalagi, tambah Gun Gun, pada saat Ruhut menyampaikan wacana itu kepada SBY, SBY sendiri tidak melarang dan berupaya mencegah Ruhut mewacanakan masa perpanjangan masa jabatan itu.
Dari hasil penelusuran
Rakyat Merdeka Online, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2008 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis, 16 Agustus 2007, SBY sempat menyelipkan kalimat sebagai berikut.
"Memang, kita tidak ingin Pancasila dan UUD 1945 kita sakralkan, karena memang keduanya tidak perlu disakralkan. Namun, pemikiran untuk mengganti Pancasila dengan ideologi dan dasar negara lain, ataupun untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 yang merupakan ruh dan jiwa dari konstitusi kita, tentulah tidak akan kita berikan tempat dalam kehidupan bernegara kita," ujar SBY kala itu.
Demikian pula, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama dengan pimpinan DPD di akhir November 2009.
''Tidak perlu sakralisasi bentuk-bentuk demokrasi termasuk UUD. UUD bukan kitab suci,'' ujarnya di Jakarta.
[zul]
