RMOL. Inilah asal muasal keberanian Ruhut Sitompul mengusulkan amandemen UUD 45, mengubah masa jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
Ada insipirasi pula di balik pernyataan Ruhut Sitompul yang mengatakan bahwa UUD 45 bukanlah sesuatu yang sakral.
"Yang tidak bisa diubah hanya Al Quran dan Alkitab. UU bisa. Yang lain selain Al Quran bisa diubah," kata anggota Komisi III ini saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, sesaat lalu, Kamis (19/8).
Dalam catatan tentang pidato Presiden SBY sejak menjabat Presiden di periode pertamanya bersama Wapres JK, terekam setidaknya dua kali SBY menyatakan bahwa konstitusi bukan sesuatu yang perlu disakralkan.
Dari hasil penelusuran
Rakyat Merdeka Online, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2008 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis, 16 Agustus 2007, SBY sempat menyelipkan kalimat sebagai berikut.
"Memang, kita tidak ingin Pancasila dan UUD 1945 kita sakralkan, karena memang keduanya tidak perlu disakralkan. Namun, pemikiran untuk mengganti Pancasila dengan ideologi dan dasar negara lain, ataupun untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 yang merupakan ruh dan jiwa dari konstitusi kita, tentulah tidak akan kita berikan tempat dalam kehidupan bernegara kita," ujar SBY kala itu.
Demikian pula, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama dengan pimpinan DPD di akhir November 2009.
''Tidak perlu sakralisasi bentuk-bentuk demokrasi termasuk UUD. UUD bukan kitab suci,'' ujarnya di Jakarta.
Nah, sekarang kita bisa tahu apa dan siapa yang menjadi inspirasi Ruhut sehingga begitu berani menggelontorkan ide kontroversial tersebut.
[ald]
