Berita

Di Hari Konstitusi, Ruhut Usulkan SBY Tiga Periode

RABU, 18 AGUSTUS 2010 | 09:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Dua periode masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai masih kurang untuk meletakkan fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari itu, perlu satu periode lagi bagi Presiden SBY untuk melanjutkan kepemimpinnya agar fundamen bangsa Indonesia kuat.

"Sebagai kader, aku berhak menyampaikan itu. Aku tidak mau nanti nanti karena terpaku dua periode, lalu ada pemimpin baru. Tapi hasilnya tidak jelas. Biarlah beliau meletakkan fundamen yang kuat dulu," ujar Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat dihubungi Rakyat merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 18/8).

Ruhut tidak ingin pengalaman Indonesia yang terus gonta-ganti pemimpin selama 10 tahun ini, tapi tidak mendapatkan hasil yang jelas. Dari itu, dia menegaskan, perlu ada kepemimpinan yang menanamkan fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih dahulu.


"Apalagi Pak SBY merupakan satu-satunya presiden yang menjabat secara penuh lima tahun setelah reformasi. Pemilu pertama dipilih dua putaran. Dan pemilu kedua, hanya satu putaran," ujar Ruhut.

Dari itu, tambah Ruhut, pada seminar Konstitusi yang digelar hari ini, dimana dia selaku salah satu pembicara, akan mengusulkan agar masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Sebagai negara demokrasi, dia menambahkan, setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat.

Selain itu apa yang mendasari anda mengusulkan agar masa jabatan presiden SBY bisa diperpanjang?

"Saya objektif ini, tidak ada yang melebih beliau dari segi ketokohan. Coba tunjukkan, siapa saat ini yang bisa melebihinya. Bu Mega sudah dua kali dikalahkan," tegasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya