RMOL.Alasan pemerintah belum adanya tapal batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia sehingga tidak berani bersikat tegas terhadap pemerintahan Malaysia terkait dengan penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan di Perairan Riau disesalkan PDI Perjuangan.
"ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sudah ada. Ini menteri-menteri jangan langsung mengelak, toh aturannya jelas, batas wilayah sudah jelas. Kenapa kita harus mengalah. Ada kesan kita negara yang tidak berdaulat. Saya kira itu harus kita pertanyakan. Indonesia adalah negara daulat, sudah saatnya Indonesia mengambil sikap yang tegas terhadap Malaysia," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta (Senin, 16/8).
Tjahjo menilai semestinya pemerintah Indonesia secara tegas meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Malaysia. Misalnya, dia menyontohkan, bila perlu pemerintah Indonsia menarik duta besar Indonesia yang ada di Malaysia. Bahkan bila perlu, Menteri Luar Negeri Indonesia mendatangi Malaysia mempertanykan sikpa Malaysia itu dengan tegas.
"Saya kira ganti mengancam bisa kan. Suruh pulang dulu Dubes Malaysia. Kita tarik dubes kita. Harus minta maaf secara terbuka Malaysia kepada rakyat Indonesia bukan pada lima orang. Ini menyangkut harga diri bangsa kita. Yang sudah disampaikan sedang akan, sedang akan," tegas Tjahjo.
Apa yang akan didorong Komisi I DPR terkait dengan penangkapan itu?
"Kami akan meminta pertanggungjawaban Menlu terkait dengan Malaysia. Sudah sering kali Malaysia melecehkan kita. Ini menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa kita," demikian Tjahjo.
[zul]
