Berita

Syahganda: Tak Berani Kritik Malaysia, Bukti SBY Penakut

SENIN, 16 AGUSTUS 2010 | 14:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal sikap politik Indonesia dalam hubungan internasional dinilai utopis.

"Itu menunjukkan SBY tidak melihat realitas. Dalam hubungan internasional pasti ada permusuhan dan persaingan. Jadi pidatonya ingin politik bebas aktif dan mencari kawan-kawan kemana-mana tanpa dibarengi keberanian untuk melakukan kritik, itu utopis," ujar pengamat politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 16/8).

Hal itu ia katakan terkait dengan tidak beraninya Presiden mengkritik Pemerintahan Malaysia karena penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Diraja Malaysia di perairan Riau.


Mestinya, masih kata Syahganda, SBY memberikan kritik terbuka kepada pemerintahan Malaysia dan melakukan pemutusan hubungan diplomatik. Karena bagaimana mungkin, Polisi Diraja Malaysia bisa seenaknya menangkap pegawai resmi KKP di wilayah Indonesia. Ini menandakan SBY tidak bisa memberi rasa aman kepada warganya.

"Mestinya SBY langsung memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk memanggil Dubes Malaysia dan meminta untuk meminta maaf. Bukan malah menyuruh Fadel Muhammad (Menteri KKP) menyelesaikannya," tegasnya.

Pada bagian lain, Syahganda juga menyoroti sikap Presiden SBY soal nuklir Iran. Dia menilai SBY seharusnya berani bersikap seperti Brazil dan Turki yang meminta PBB membentuk tim independen menyelidiki soal nuklir Iran itu. Tapi, sayangnya SBY malah hanya mengikuti Amerika Serikat.

"Kasus-kasus itu menunjukkan SBY ini tidak siap politik yang penuh dengan risiko. Dia bukan hanya safety player, tapi absurd. Kalau safety player, minimal dia berani mengusir dubes Malaysia," tegasnya lagi.[zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya