Berita

IPW: Setelah Bohongi Publik, Kok Sekarang Jenderal BHD Menghilang dari Publik

MINGGU, 15 AGUSTUS 2010 | 09:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Penundaan serah terima jabatan lima orang perwira tinggi Mabes Polri pada Jumat lalu karena ketidakhadiran Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri semakin menunjukkan Kepolisian tidak berwibawa.

"Ini lagi-lagi Kapolri yang ada sekarang ini telah menunjukkan kelemahannya dan ketidakwibawaannya. Ini kan acara institusi, sertijab, masa tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Lucunya, sore Kastorius Sinaga (staf ahli Kapolri) mengatakan sakit. Tapi dibantah Kadiv Humas (Irjen Edward Aritonang)," ujar penasehat Indonesia Police Watch (IPW) Johnson Panjaitan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 15/8).

Menurut Johnson ketidakjelasan keberadaan Jenderal BHD pada Jumat lalu semakin meyakinkan bahwa bahwa TB-1 satu itu harus segera diganti. Karena setidaknya, dalam waktu yang hampir bersamaan Jenderal BHD telah melakukan dua kesalahan fatal. Pertama, melakukan kebohongan publik terkait dengan keberadaan rekaman antara Ary Muladi dan Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja.


"Kedua, jelas dia telah melakukan kehilangan publik, tidak jelas kemana dia. Kapolri harus menjelaskan kepada publik soal ini. Tak cukup hanya mewakilkan pada Kadiv Humas apalagi staf ahli. Kecuali dia orang kaya juga swasta, barulah bisa nyewa PR (public relation) untuk menjelaskannya," tandasnya.[zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya