RMOL. Staf Ahli Kapolri termasuk jabatan penting di Mabes Polri. Tapi, kenapa ada perwira tinggi yang ‘berkasus’ direkrut mengisi jabatan ini.
Untuk memastikan penting tidaknya jabatan ini, kemarin Rakyat Merdeka menyambangi kantor Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane. Sebelum bercerita banyak, Neta yang mengenakan kemeja motif garis-garis mengamati dalam-dalam struktur organisasi Polri yang terpampang di ruang kerjanya.
Sembari memberi dua lembar data, Neta bergumam. “Hmm... struktur Polri saat ini sudah tumpang tindih. Staf pada staf ahli Kapolri saja, dulu diisi perwira menengah pangkatnya setingkat Kombes, sekarang yang ngisi sampai jenderal,” ujar Neta seraya mengerenyitkan dahinya.
Neta curiga, jangan-jangan jabatan staf ahli (Sahli) Kapolri saat ini cuma jadi ajang untuk mencuci perwira tinggi (Pati) yang nakal.
Karena, dijelaskan Neta, sudah menjadi tradisi di Polri, kalau ada Pati bermasalah, langsung ‘dibuang’ ke Sahli. “Tujuannya sih mulia untuk pembinaan dan pemulihan nama baik, tapi nggak etislah, masak jabatan strategis setingkat staf ahli malah diisi Pati bermasalah,” sindir Neta.
Ditempatkannya Pati bermasalah di jajaran Sahli, menurut bekas wartawan ini, justru malah membuka kesempatan para jenderal tersebut melancarkan lobi.
“Komjen Ito Sumardi misalnya, setelah dicopot dari Kapolda Sumsel karena dugaan kasus perjudian, dia malah ditempatkan sebagai Sahli, nggak lama kemudian langsung jadi Kabareskrim. Sekarang Brigjen Raja Erizman, setelah diduga tersangkut kasus Gayus Tambunan sekarang jadi Sahli,” bebernya.
Kalau seperti itu, sambung Neta, jelas sekali posisi Sahli cuma menjadi tempat pengamanan jenderal bermasalah.
Neta khawatir, jika para jenderal bermasalah yang sudah kehilangan kharisma itu memimpin suatu departemen, maka anak buahnya tak lagi sungkan dengan sang jenderal.
“Ketika sang jenderal bicara soal kerja profesional dan idealisme, anak buahnya malah berkata, kasus Anda saja belum selesai, kok bicara soal itu,” celoteh Neta.
Tak hanya itu, kepercayaan masyarakat terhadap korps Bhayangkara juga bakal rontok.
Pengamat kepolisian PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Bambang Widodo Umar, punya pendapat beda. Menurut dia, tak masalah posisi Sahli diisi oleh Pati.
“Namanya saja staf ahli, ya berarti mereka orang-orang pilihan yang ahli di bidangnya, punya pengalaman di kepolisian, nggak mungkin Staf Ahli Kapolri dipilih orang yang brengsek,” katanya.
Bambang bilang, yang jadi persoalan adalah, kriteria dan apa saja yang mesti dipenuhi untuk menempati posisi Sahli? Karena jika tak ada kriteria yang jelas, bisa jadi subjektivitas yang mendominasi saat menentukan posisi Sahli.
Di kepolisian, ungkap Bambang, memang ada prosedur pembinaan personel alias merit sistem yang sudah diatur, tapi tetap saja ada celah penilaian subjektif. Belum lagi pertimbangan dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.
“Jadi, memang Kapolri yang memutuskan penempatan staf ahli, tapi ada juga perwira yang memberi rekomendasi,” tuturnya.
Akhirnya, Bambang cuma bisa berharap, agar posisi Sahli diisi oleh orang-orang yang punya kemampuan spesialisasi dan memenuhi kriteria.
“Staf Ahli Kapolri termasuk jabatan elite kepolisian, maka Polri harus menjaganya dengan menempatkan orang-orang yang berkualitas.”
“Mereka Sengaja Disimpan, Disuruh Belajar Yang Pintar”
Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Mabes Polri, Komisaris Besar (Kombes), Marwoto Soeto, yang disambangi Rakyat Merdeka di ruang kerjanya di lantai dua Gedung Divisi Humas Mabes Polri, menanggapi santai dugaan yang menyebutkan posisi Staf Ahli sebagai tempat pencucian dosa para jenderal nakal.
“Bukan buangan itu. Mereka sengaja disimpan, disuruh belajar yang pintar,” katanya terkekeh-kekeh.
Buktinya, Brigjen Hadiatmoko yang sebelumnya jadi Sahli Kapolri, sekarang dipromosikan jadi Kapolda Bali. Itu fakta, bahwa posisi Sahli sangat strategis, jadi nggak ada istilah buangan.
Terkait banyaknya jenderal yang menghuni Sahli, dijelaskan Marwoto, Sahli memang terdiri atas jenderal bintang satu dan dua. Mereka berpasang-pasangan di tiap bidang.
“Jadi, kalau ada Pati menempati posisi Sahli nggak semuanya buruk. Keliru jika memandang sebelah mata fungsi staf ahli,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Divisi Humas, Komisaris Besar I Ketut Untung Yoga Ana memaparkan, tugas dan fungsi Sahli adalah membantu Kapolri merumuskan kebijakan.
“Dalam struktur organisasi itu ada yang terstruktur, ada juga yang fungsional, jadi keliru kalau Staf Ahli dikatakan tempat pembuangan,” pungkasnya.
Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul punya pendapat sendiri. Menurut posisi Sahli adalah tempat transit doang.
“Jadi kalau mau ke puncak memang harus transit dulu bos. Jadi nggak tepat kalau Sahli itu tempat buangan hanya dengan alasan karena jenderal tersebut sebelumnya pernah gagal,” kilahnya.Ruhut juga menepis anggapan kalau perwira yang menempati posisi Sahli dianggap turun kasta. “Nanti pada saatnya mereka kembali ke jabatan elite lagi.” [RM]
