Berita

Martin Akui Institusi Penegak Hukum Jadi Sarang Mafia

SABTU, 07 AGUSTUS 2010 | 15:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL.Tidak cukup hanya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang bekerja keras memerangi mafia hukum.

Anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan institusi penegak hukum yang permanen sudah menjadi sarang mafia. Karena itu, untuk membersihkan institusi-institusi tersebut diperlukan kepemimpinan yang kuat, termasuk dari presiden.

"Presiden sendiri yang harus memimpin langsung karena saya lihat beliau (SBY) ada hatinya untuk melakukan itu," kata Martin saat berdiskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (Sabtu, 7/8).


Martin menambahkan di Komisi Hukum DPR juga sudah muncul gagasan memperketat proses uji kelayakan calon Kapolri dan pimpinan KPK yang akan datang. Ini, sambungnya, adalah indikator dari komitmen DPR memberantas mafia dan mendukung calon pemimpin yang memang ingin mereformasi lembaga-lembaga tersebut.

Sementara Sekrataris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, mengatalan, idealnya Presiden tidak perlu memimpin langsung Satgas untuk menegaskan dukungan pada kerja pemberantasan mafia hukum.

"Satgas ini bentukan Presiden. Selama dapat dukungan dari beliau, instruksinya jelas yang harus diberantas adalah mafia hukum yang besar alias big fish," jelas Denny. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya