Berita

Martin Akui Institusi Penegak Hukum Jadi Sarang Mafia

SABTU, 07 AGUSTUS 2010 | 15:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL.Tidak cukup hanya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang bekerja keras memerangi mafia hukum.

Anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan institusi penegak hukum yang permanen sudah menjadi sarang mafia. Karena itu, untuk membersihkan institusi-institusi tersebut diperlukan kepemimpinan yang kuat, termasuk dari presiden.

"Presiden sendiri yang harus memimpin langsung karena saya lihat beliau (SBY) ada hatinya untuk melakukan itu," kata Martin saat berdiskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (Sabtu, 7/8).


Martin menambahkan di Komisi Hukum DPR juga sudah muncul gagasan memperketat proses uji kelayakan calon Kapolri dan pimpinan KPK yang akan datang. Ini, sambungnya, adalah indikator dari komitmen DPR memberantas mafia dan mendukung calon pemimpin yang memang ingin mereformasi lembaga-lembaga tersebut.

Sementara Sekrataris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, mengatalan, idealnya Presiden tidak perlu memimpin langsung Satgas untuk menegaskan dukungan pada kerja pemberantasan mafia hukum.

"Satgas ini bentukan Presiden. Selama dapat dukungan dari beliau, instruksinya jelas yang harus diberantas adalah mafia hukum yang besar alias big fish," jelas Denny. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya