Berita

ICW Desak Penguatan Wewenang Satgas

SABTU, 07 AGUSTUS 2010 | 11:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jakarta, RMOL. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memang tidak sesempurna harapan masyarakat ketika tim adhoc ini pertama kali dibentuk Presiden SBY.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada beberapa kekurangan kinerja Satgas dalam awal-awal masa kerja tim yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto ini.

"Satgas kerap menggebrak di awal lalu melemah kemudian. Lalu yang dilakukan hanya membongkar tapi tidak mengawasi proses selanjutnya. Misalnya kasus sel mewah Artalyta, tidak pernah ada pidana terhadap institusi yang melanggar," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/8).


Bahkan, menurutnya Satgas juga mirip-mirip dengan KPK saat memilah-milah prioritas kasus.

"Hampir sama dengan yang dilakukan KPK, Satgas suka pilih-pilih kasus," tegasnya.

Kekuarangan lain ada dalam persoalan sempitnya wewenang Satgas dalam proses hukum satun kasus.

"Proses hukum suatu kasus berdasarkan kemauan polisi atau kejaksaan. Misalnya kasus pajak Gayus, tidak ada tindakan tegas instutusi Kejaksaan dan Polri terhadap aparat mereka yang terlibat. Harus ada evaluasi enam bulan pertama Satgas. Kalau penanganan kasus lagi-lagi diserahkan ke penegak hukum, akan ada proses yang masuk angin," tegas Emerson. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya