Jakarta, RMOL. Pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mestinya menjadikan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk mengganti menteri-menteri, mendapat tanggapan.
Adalah Wakil Ketua Fraksi PAN Ahmad Rubaie yang menanggapi pernyataan Tjahjo tersebut. Ahmad Rubaie menilai, siapapun tak boleh mendikte presiden dalam melakukan reshuffle kabinet, termasuk Tjahjo Kumolo.
"Siapa pun termasuk dengan segala hormat untuk Bung Tjahjo, tidak perlu mendikte. Presiden lah yang sesungguhnya tahu rapor pembantunya. Presiden pasti akan mengambil keputusan bijaksana mau di-reshuffle atau tidak. Karena itu hak prerogatif Presiden," ujar Ahmad Rubaie kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 6/8).
Selain itu, anggota Komisi III DPR ini juga menilai PDI Perjuangan tengah menjalankan politik ambivalensi. Pasalnya, Tjahjo meminta Presiden SBY untuk tidak takut pada tekanan partai dalam me-
reshuffle kabinet.
"Itu namanya politik ambivalensi. Karena secara tidak langsung dia juga menekan Presiden. Ngapain pakai-pakai tekanan," tandasnya.
Beberapa waktu lalu UKP4 merilis rapor menteri KIB II. Ada tiga menteri yang memiliki rapor merah. Ketiganya adalah Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dari PAN, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dari PKS, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dari non partai.
[zul]
