Komisi III DPR Desak Presiden SBY Bubarkan Satgas

Jakarta, RMOL. Cara-cara kerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum mendelegitimasi institusi penegak hukum yang dibentuk berdasarkan undang undang, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

"Sejak awal kami tidak sependapat dengan pembentukan Satgas ini. Karena (Satgas) mendelegitimasi kerja penegak hukum. Bahkan Satgas juga ikut memeriksa tersangka. Kami sudah melihat pembentukan Satgas ini hanya untuk kepentingan citra politik Presiden. Makanya kami meminta untuk dibubarkan," ujar anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 3/8).

Selain itu, politisi Hanura ini juga tidak habis pikir, kenapa Wakil Jaksa Agung Darmono yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi, bisa berada di bawan Denny Indrayana yang hanya sebagai Staf Presiden. Untuk dia meminta, Darmono mengikuti langkah Irjen Herman Effendi mengundurkan diri Satgas.

"Tapi ini harus ditekankan, bukan berarti kami tidak setuju dengan agenda pemberantasan mafia hukum. Kami mendukung 1000 persen. Tapi dengan cara-cara yang konstitusional," tegasnya.

Dari itu, untuk memaksimalkan kinerja Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam memberantas mafia hukum, dia meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial diperkuat. [zul]